Yang Diakhiri Harusnya Ketidakadilan, Bukan Nyawa

Oleh: Fatimah Huurin Jannah (Faza)* Indonesia adalah negara hukum yang sejak kelahirannya tahun 1945 sudah mengenal dan menjamin masyarakatnya atas pemenuhan HAM. Hal tersebut tercermin dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum DUHAM di-arus-utamakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM. Walaupun saat itu belum secara eksplisit…

Memenjarakan Kemuliaan, Menguburkan Kemanusiaan: Refleksi Persidangan Kasus Kriminalisasi Terhadap 29 Karyawan Sarinah

Oleh: Auditya Saputra* Pengantar Perjalanan panjang proses persidangan 29 karyawan Sarinah yang menjadi korban kriminalisasi pada aksi 21-22 Mei telah mencapai babak akhir. Hari Kamis, 19 September 2019, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam perkara No. 844/Pid.B/2019/PN. Jak-Pus, yang terdiri dari Wadji Pramono, S.H., M.H., Taryawan Setiawan, S.H., M.H., Yuzaida S.H., M.H., resmi menjatuhkan vonis…

Sidang Perdana Kasus 21-22 Mei 2019 Menodai Marwah Peradilan

LBH Jakarta mengecam tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menyelenggarakan sidang perdana rusuh 21-22 Mei 2019 secara sewenang-wenang. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memindahkan ruang sidang tanpa memberitahukan kepada LBH Jakarta selaku kuasa hukum, sedangkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menolak memberikan surat dakwaan dan berkas perkara kepada LBH Jakarta selaku kuasa…

Anak-Anak Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap dan Penyiksaan Polisi Tuntut Ganti Rugi ke Negara

LBH Jakarta mendesak Majelis Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk meminta maaf dan menyatakan mereka telah melakukan salah tangkap, salah proses, dan penyiksaan terhadap para anak-anak pengamen Cipulir. LBH Jakarta juga mendesak negara melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan ganti rugi materiil…

Kasus Yoga Bukti Mundurnya Demokrasi

Senin, 16 Juli 2019. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Cibinong, kuasa hukum Muhamad Yoga Herlangga menyampaikan nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan jaksa penuntut umum. Dibacakan oleh Oky Wiratama Siagian, S.H Pengacara Publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta selaku kuasa hukum,  dalam nota pembelaan menyatakan bahwa poin penting kasus ini adalah tentang mundurnya demokrasi dalam…

Aksi Teatrikal: Menggugat Penuntasan Kasus Novel Baswedan

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi terdiri dari ICW, Kontras, LBH Jakarta dan Amnesti Indonesia melakukan Aksi Teatrikal bertajuk “Melaporkan Kasus Penyerangan Novel Baswedan ke Polisi Tidur” di depan Mabes Polri, Senin, (15/07). Aksi ini dilakukan sebagai kritikan terhadap kepolisian atas penanganan kasus Novel Baswedan yang dinilai sangat lamban dan terkesan tidak mengalami kemajuan berarti. Dalam…

Seorang Manula Terancam Penjara, Dituduh Menyerobot Lahan di Rumahnya Sendiri

Rutinitas Zulkarnaen sebagai seorang manula bertambah sejak beberapa tahun belakangan. Selain harus check-up ke Rumah Sakit Persahabatan Thamrin setiap 2 kali dalam sebulan, kini setiap hari Rabu ia harus menghadap ke majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada usianya yang sudah memasuki 76 tahun ini Zulkarnaen harus menghadapi tuntutan pidana dari Kejaksaan Negeri Jakarta…

Karena Bertanya di Facebook, Yoga Dituntut 2 Tahun

Selasa, 2 Juli 2019, Jaksa Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Cibinong menuntut Yoga, korban hoaks 7 kontainer surat suara selama 2 (dua) tahun. Sebelumnya Yoga yang berprofesi sebagai fotografer telah di tangkap oleh Kepolisian Sektor Cibungbulang, dan di bawah ke Bareskrim Polri untuk di periksa, karena bertanya di Facebook dengan kalimat: “Katanya ada 7 kontainer…

Mahkamah Agung Putus Bebas Rois dan Winda Korban Kriminalisasi

Reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya membawa dampak negatif bagi ekosistem, tetapi juga bagi masyarakat yang kelangungan hidupnya bergantung pada kawasan tersebut. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah semakin sulitnya nelayan di Teluk Jakarta untuk mendapatkan tangkapan ikan. Belum lagi, upaya-upaya pembungkaman yang dilakukan pengembang kepada warga yang kritis menentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta.…

LBH Jakarta Mengecam Kepolisian yang Menghalangi Pendampingan Hukum terhadap Buruh Awak Mobil Tangki yang Ditangkap secara Sewenang-wenang

Siaran Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam tindakan aparat Kepolisian Resor Jakarta Utara dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang menghalangi pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada para buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina yang ditangkap sewenang-wenang kemarin sore (18/3). Hingga rilis ini dibuat para buruh belum bisa bertemu dengan penasehat hukum meskipun sudah…