SUAKA Terpilih Dalam Nominasi Namati Justice Prize

Siaran Pers Jakarta, 7 Juni 2014 -SUAKA, Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Indonesia untuk Perlindungan Pengungsi, dinominasikan dalam Namati Justice Prize pada akhir Juni 2015 lalu. Namati Justice Prize adalah hadiah global yang pertama kali di dunia untuk organisasi akar rumput untuk mengapresiasi dampak, keberlanjutan dan inovasi di pemberdayaan hukum. The Justice Prize diberikan untuk menghargai…

Pemerintah Harus Perhatikan Pengungsi Rohingya

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersama dengan Dompet Dhuafa, SUAKA, dan The Wahid Institute mendorong Pemerintah Indonesia untuk memerhatikan pengungsi internasional, khusunya pengungsi Rohingya. “Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk segera membentuk kerangka hukum untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka,” papar Febi Yonesta dari LBH Jakarta sekaligus perwakilan SUAKA, Sabtu (20/6/2015). Febi menambahkan, para pengungsi menerima…

Pengungsi Rohingya Harus Diperlakukan secara Manusiawi

Siaran Pers: Solidaritas Lintas Iman untuk Rohingya Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi gelombang pencari suaka dan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Banglades. Sebagaimana dilansir oleh berbagai media, baru-baru ini kapal-kapal pembawa ratusan pengungsi Rohingya sempat ditolak aparat keamanan Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk berlabuh di wilayahnya. Menurut sumber…

Indonesia, Selamatkan Pengungsi Rohingya!

Pengungsi Rohingya yang baru tiba di Aceh pada 15/5. Hampir dua ribu pengungsi Rohingya telah datang ke Aceh untuk meminta perlindungan. Para pengungsi ini meninggalkan negara asalnya karena persekusi yang terus menerus terjadi terhadap mereka. (foto: Nasaruddin FPRM Aceh) Press Release: Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Pencari Suaka dan Pengungsi Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk…

Kebijakan Anti Resettlement Australia Semakin Mempersulit Pengungsi Yang Transit di Indonesia

SUAKA mengecam keras kebijakan imigrasi anti resettlement yang baru saja dikeluarkan oleh Pemerintah Australia terhadap para pengungsi yang berada di Indonesia. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan kewajiban Internasional Australia selaku negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 dan mengakibatkan situasi tidak menentu bagi para pengungsi selama transit di Indonesia. Kebijakan imigrasi yang dikeluarkan pada 18 November…

Tetapkan Standar Prosedur Penanganan Pengungsi

Press Release Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Dan Penetapan Standar Prosedur Penanganan Pengunsi oleh Pemerintah Indonesia Jakarta (3 November 2014) – SUAKA menuntut Presiden Republik Indonesia untuk segera mengaksesi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967 serta  menetapkan standar prosedur penanganan pengungsi di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan negara transit…

Perlindungan Pengungsi, Hukum, Kebijakan & Prosedur dalam Konteks Indonesia

Jakarta – LBH Jakarta, SUAKA, dan Atma Jaya Moot Court Guild (AMG) menyelenggarakan seminar mengenai hukum pengungsi yang berjudul Refugee Protection, Law, Policy, and Procedure in the Indonesian Context, pada tanggal 21 Juli 2014 di Universitas Atma Jaya. Acara yang ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Hukum ini bertujuan memperkenalkan tentang apa itu pencari suaka, pengungsi, perlindungan…