857 Hari Berlalu, Pengamen Korban Salah Tangkap Baru Menerima Ganti Rugi

Selasa 13 November 2018 menjadi tanggal bersejarah bagi perjuangan Andro dan Nurdin. Perjuangan dua pengamen ini bersama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) mendapatkan ganti rugi akibat kejadian salah tangkap yang dialami mendapat titik terang. Lima tahun lalu, Andro dan Nurdin dituduh melakukan pembunuhan, padahal mereka berdua bukanlah pelakunya. Andro dan Nurdin hanyalah pengamen yang…

Upaya Mediasi Gagal, Gugatan KUHP Berbahasa Indonesia Resmi Dilanjutkan

Upaya Mediasi kasus gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang melibatkan Presiden Republik Indonesia (Tergugat 1), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI (Tergugat 2), Ketua dan Anggota DPR RI (Tergugat 3) akibat lalainya Pemerintah yang tidak membuat terjemahan resmi KUHP berbahasa Indonesia gagal dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018). Proses mediasi itu gagal…

Korban Dugaan Penyiksaan, Bantah Dakwaan JPU Lewat Eksepsi

Sidang kedua Mustofa Abdilah alias Tape di Pengadilan Negeri Bekasi dilaksanakan dengan agenda pembacaan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa (31/10). Mustofa didakwa oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bekasi, Efa Farliana dengan dakwaan tunggal atas tindak pidana pemerasan dengan kekerasan. Shaleh Al Ghifari, Pengacara Publik LBH Jakarta yang merupakan penasihat hukum Mustofa mengungkapkan dalam eksepsinya¬†…

Koalisi Jaringan Advokasi Perda Bankum Desak Pemprov Masukan Perda Bankum ke Prolegda

Akses Keadilan merupakan bagian dalam mewujudkan Hak Asasi Manusia yang harus dirasakan manfaatnya oleh setiap Warga Negara. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Tingginya kebutuhan akan akses keadilan melahirkan kesadaran atas pentingnya bantuan hukum. Hak untuk memperoleh Bantuan Hukum sendiri di Indonesia terutama bagi masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas saat ini diatur melalui beberapa peraturan…

Warga Petamburan Desak Pemerintah DKI Jakarta Laksanakan Putusan Pengadilan Ganti Rugi Penggusuran

Pada Selasa (6/11), Perwakilan Warga RW 09 Petamburan diterima oleh ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Ruang Rapat Ketua DPRD DKI Jakarta. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas permintaan eksekusi putusan pengadilan yang telah memenangkan warga Petamburan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Prasetyo menyampaikan komitmennya bahwa DPRD DKI akan segera membahas…

Masyarakat Sipil Lakukan Aksi Mengecam Ekseskusi Mati terhadap Tuti Tursilawati

Jakarta, 2 November 2018. Masyarakat Sipil dari berbagai Organisasi datangi gedung Kedutaan Besar Arab Saudi. Mereka menyuarakan protes terhadap kasus Tuti Tursilawati, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dieksekusi mati di Arab Saudi (29/10/18) karena divonis bersalah atas pembunuhan orang tua majikannya. Tuti adalah pekerja perempuan asal Majalengka, Jawa Barat yang berangkat ke Arab Saudi…

Banyak Masalah, LBH Jakarta Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama para korban membuka posko pengaduan pinjaman online (pinjol) pada hari Minggu lalu (4/11). Hal ini dilakukan karena maraknya pelanggaran hukum atas beroperasinya perusahaan pinjol. Sejak bulan Mei yang lalu LBH Jakarta telah menerima pengaduan dari 283 korban pinjol dengan berbagai bentuk pelanggaran hukum. Perusahaan peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman…

Pola Berulang Eksekusi Mati Pekerja Migran Indonesia

Jaringan Buruh Migran yang terdiri dari 28 organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Tuti Tursilawati. Tuti Tursilawati, PRT Migran asal Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji, Majalengka, Jawa Barat merupakan korban eksekusi hukuman mati ke-5, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di Arab Saudi. Per Maret 2018, Kementerian Luar Negeri…

Stop Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari

Siaran Pers Nelayan Pulau Pari Dibebaskan Pengadilan Tinggi Jakarta, Kriminalisasi Harus Dihentikan Koalisi Selamatkan Pulau Pari menghimbau kepada Kepolisian Resor Kepulauan Seribu untuk menghentikan kriminalisasi terhadap nelayan Pulau Pari. Pekan lalu 3 (tiga) orang nelayan Pulau Pari diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Koalisi juga mendesak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membebaskan Sulaiman,…