Bantahan Jaksa atas Penyiksaan Korban Salah Tangkap Mustofa Abdillah Tidak Beralasan

Rabu, 16 Januari 2018 sidang perkara dugaan penyiksaan dan salah tangkap terhadap Mustofa Abdillah di Pengadilan Negeri Bekasi kembali digelar dengan agenda pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa membantah bahwa telah terjadi penyiksaan terhadap Mustofa Abdillah. Ia menyebutkan hal tersebut dibuktikan dengan adanya video dan saksi dari penyidik kepolisian (verbalisan) yang menyatakan tidak ada…

Kmmsaj Desak Gubernur Eksekusi Putusan Swastanisasi Air Jakarta

Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMSSAJ) hari ini (20/1) mendesak Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk secara sukarela dan secepatnya melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pdt/2017 yang telah diputus hampir 2 (dua) tahun yang lalu, yaitu 10 April 2017. Telah pula diberitahukan pada bulan Oktober 2017, KMMSAJ telah bertemu…

Advokasi Perburuhan Tidak Hanya Persoalan Pembelaan

Kalabahu Buruh LBH Jakarta 2018 Angkatan V kembali dilanjutkan dengan sesi kelas “Strategi Advokasi” pada  hari Minggu lalu (13/01). Materi ini diberikan dengan harapan para peserta Kalabahu Buruh memhami dan dapat menyusun agenda advokasi secara terstruktur.  Materi ini disampaikan langsung oleh Pengacara Publik LBH Jakarta dari bidang perburuhan Rasyid Ridha S. Rasyid memulai perbincangan dalam…

Warga Korban Penggusuran Rusun Petamburan Tagih Hutang 4,7 M ke Pemprov DKI Jakarta

Rilis Pers 78/SK-ADV-PMU/I/2019 Warga Korban Penggusuran Petamburan Minta Anies Hormati Putusan Pengadilan dan Bayar Hutang 4,7 M Kepada Warga 12 tahun sudah warga korban penggusuran Rusun Petamburan menanti Pemprov DKI Jakarta melaksanakan putusan pengadilan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 2005 tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar…

Pidana Perburuhan sebagai Alternatif Advokasi Perburuhan

LBH Jakarta kembali melanjutkan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh, Minggu (07/10) di Gedung LBH Jakarta. Tema pembahasan pada kelas Kalabahu Buruh kali ini terkait permasalahan Pidana Perburuhan, yang dibawakan oleh Oky Wiratama selaku Pengacara Publik LBH Jakarta. “Pidana Perburuahan bisa jadi alternatif advokasi, selain aksi masa, demo, dan mogok kerja,” ujar Oky Wiratama membuka…

Pledoi Mustofa: Korban Dugaan Salah Tangkap dan Penyiksaan

Rabu (09/01), LBH Jakarta mendampingi Mustofa Abdilah membacakan  pledoi (pembelaan) atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negei Bekasi. Mustofa didakwa dengan pasal 368 ayat (2) KUHP karena dianggap telah melakukan pembegalan sadis, berdasarkan sebuah video yang beredar di media sosial. Serta dituntut dengan penjara selama  (5) lima tahun. Dalam pledoinya, Mustofa menyatakan bahwa dirinya tidak…

Jurang Ketimpangan Upah Minimum di Indonesia

Penyampaian materi dalam Karya Latihan Bantuan Hukum Buruh (Kalabahu Buruh) 2018 kembali dilanjutkan. Kali ini, Minggu (7/01) di Gedung YLBHI/LBH Jakarta, para peserta Kalabahu Buruh mendapatkan materi tentang “Sistem Pengupahan di Indonesia” yang disampaikan oleh Andriko Otang. Pria yang akrab disapa Otang ini merupakan Direktur Trade Union Rights Center(TURC). TURC adalah organisasi masyarakat sipil yang…

Gerakan Buruh: Sendi Penggerak Gerakan Anti Korupsi

Minggu, 25 November 2018 pagi, kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sudah tampak ramai oleh para peserta Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh. Hari libur ternyata tak mengusik semangat mereka untuk terus mengikuti rangkaian acara Kalabahu Buruh yang pada hari itu telah memasuki sesi ke-7 penyelenggaraannya. Sembari menunggu sesi yang akan berlangsung, mereka terlihat asik membahas…

Kisah Pilu Para Korban PHK PT. Jaya Wira Jerindo: Upah Dibawah UMP, dan Serikat Pekerja Diberangus

Abdul Basit dan kawan-kawan mungkin tidak akan mengira, jika pada tanggal 6 Juli 2017 adalah tanggal terakhir ia bekerja di PT. Jaya Wira Jerindo. Pasalnya, saat itu Abdul Basit dkk. memberitahu bahwa dirinya dan kawan-kawan sudah tergabung di SBAI (Serikat Buruh Aneka Industri) FBTPI kepada pihak Manajemen HRD PT. Jaya Wira Jerindo. Namun apa daya,…

OJK Gagal Paham Sikapi Masalah Pinjaman Online

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan kekecewaannya atas sikap Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang gagal memahami permasalahan fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol) karena menyalahkan korban (victim blaming), tidak memahami tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang, dan bertindak seolah-olah layaknya juru bicara perusahaan aplikasi pinjaman online. Hal tersebut LBH Jakarta simpulkan setelah…