Bersama-sama Mengawal Pembahasan RUU KUHAP

Hari  Selasa (10/09) Komite untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana (KuHAP) mengadakan media briefing untuk mengajak kawan-kawan Jurnalis/Wartawan turut mengawal dan berpartisipasi dalam pembaruan hukum acara pidana yang berspekti HAM dan berkeadilan Jender. Media Briefing tersebut diselenggarakan di LBH Jakarta, Para Nara Sumber dalam Media Brieifing tersebut Uli Parulian Sihombing dari The Indonesian Legal Resource Centre…

KuHAP AUDIENSI DENGAN FRAKSI PARTAI GOLKAR

Hari Selasa 3/9 KuHAP (Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana) dari ICJR, LBH Jakarta, ILRC, Arus Pelangi dan PSHK mendatangI Fraksi Partai Golkar terkait pembahasan RKUHAP yang saat ini masih “digodok” di DPR.. Audiensi tersebut diterima oleh Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, Nudirman Munir, Deding Ishak, dan beberapa Tenaga Ahli, dibidang POKSI III Hukum, HAM dan…

TELECONFERENCE DALAM SIDANG PEMERIKSAAN

Pro kontra seputar ide penggunaan metode teleconference untuk pemeriksaan saksi persidangan kasus Cebongan bergulir di tengah pembahasan RUU KUHAP di DPR RI. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memandang metode teleconference diperlukan untuk melindungi kepentingan saksi. Sementara, pihak TNI berpendapat sebaliknya, karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang pemeriksaan saksi dengan metode teleconference Pada…

HAK TERSANGKA/ TERDAKWA DALAM RUU KUHAP

Kasus yang menimpa Ruben Pata Sambo (72) yang kini mendekam di LP Lowokwaru, Malang. dan tengah menunggu eksekusi mati, menjadi polemik dalam dunia hukum kita. Ia bersama dua anaknya dipidana atas tuduhan membunuh satu keluarga pada 23 Desember 2005 silam. Namun, ternyata bukan mereka pelaku sebenarnya, empat pelaku pembunuhan yang sebenarnya telah ditangkap dan menyatakan…

Jangka Waktu Pembuatan Putusan Hakim dan Hak Mendapatkan Salinan Putusan Secara Cuma-Cuma

Lembaga pengawas pelayanan publik atau Ombudsman RI menyebutkan aduan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia terus meningkat, salah satunya terkait dengan salinan putusan pengadilan. Selain substansi putusan yang berbeda dengan putusan yang dibacakan, pengaduan lain adalah salinan putusan bahkan petikan putusan yang tidak diterima oleh narapidana.[1] Akibatnya, terpidana tidak mengetahui secara pasti vonis yang dijatuhkan,…

HAK BEBAS DARI PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA

Indonesia telah meratifikasi telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia UU No. 5 Tahun 1998. Negara para pihak diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah legislative, administrative, dan judicial yang efektif untuk mencegah tindakan-tindakan penyiksaan. Di Indonesia, penyiksaan menjadi pola yang dianggap wajar dalam penanganan tindak pidana,…

PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL (FAIR TRIAL)

” Alhamdulillahi  rabbil alamin, Ya, Allah, terima kasih.” Usep bangkit dari kursinya dan  sujud syukur di lantai ruang pengadilan. Sementara pengunjung siding bertepuk tangan, gemuruh dan ikut bersuka cita. Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara baru saja membebaskan Usep Cahyono (20 tahun) dari dakwaan sebagai pemakai dan pengedar narkoba. Usep,…

Hakim Pemeriksa Pendahuluan, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Adil, Jujur dan Benar

Pemerintah dan DPR RI saat ini sedang melakukan pembaruan hukum acara pidana, yang mana saat ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sedang dibahas di DPR RI. Pembahasan RKUHAP di DPR RI, yang paling alot salah satunya mengenai keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Institusi Polri yang paling “ngotot” menolak keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dan tetap…