Buruh Tuntut KPU Diskualifikasi Prabowo Sebagai Capres

Rabu, 11 juni 2014, Gerakan Buruh Melawan Lupa menggelar aksi di Kantor Pemilihan Umum, Jakarta – menuntut agar mendiskualifikasikan Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden pada Pilpres tanggal 9 Juli 2014 mendatang. Adapun dasar hukum Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan tuntutan mendiskualifikasi Prabowo ke KPU yakni pasal 5 huruf i Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang…

Negara Harus Tuntaskan Kasus Penghilangan Paksa 1997/1998

Press Release Sebuah dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dikeluarkan tahun 1998 tentang pemberhentian Letjen (Purn) Prabowo Subianto dari ABRI/TNI kini beredar luas di media dan masyarakat. Dokumen itu juga menyebutkan dasar-dasar pertimbangan yang diambil oleh DKP dalam pemberhentian itu, yang salah satunya Prabowo Subianto dianggap telah melakukan tindak pidana . Menurut dokumen itu, Prabowo…

Melawan Lupa: Ungkap Kasus Penculikan 1997/1998

Selasa 10 Juni 2014 telah diselenggarakan konferensi pers mengenai kasus penghilangan paksa 1997/1998. Konferensi pers tersebut diadakan di ruang Mochtar Lubis Kantor LBH Jakarta. Hadir di acara tersebut diantaranya Hendardi (aktivis SETARA Institute), keluarga korban, Jeremiah Limbong (aktivis YLBHI) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa. Dalam konferensi pers ini, koalisi menuntut pengungkapan kasus…

Militer Tak Layak Urus Sektor Perburuhan

TNI dirasa telah bertindak di luar jalurnya dalam penandatanganan nota kesepemahaman dengan pengusaha. Hal ini ditandai dengan adanya Mou antara KBN dan TNI baru-baru ini. Kerjasama tersebut pada akhirnya mengindikasikan sikap yang mengancam bagi kehidupan buruh yang ada. Keterlibatan militer di ranah ketenagakerjaan atau perburuhan ini mengkhawatirkan Al Araf. Peneliti Imparsial ini berpendapat masuknya militer…

Militer Menguat, Gerakan Buruh Terancam? (Awas Bahaya Militerisme)

Press Release Pada 09 Juli 2014 akan dilangsungkan pemilihan Presiden Republik Indonesia. Agenda politik ini merupakan momentum penting yang akan menentukan masa depan rakyat Indonesia, termasuk nasib kalangan buruh, dalam lima tahun ke depan. Apakah pemilihan Presiden baru kali ini akan menghasilkan rezim pemerintahan yang menghormati kebebasan?Atau apakah sebaliknya, kembali memunculkan rezim pengekang kebebasan, militeristik…

Militer Menguat, Gerakan Buruh Terancam?

Jakarta, Lbh Jakarta—Diskusi Publik dengan Tema ”Gerakan Buruh Melawan Lupa” Menakar Komitmen Capres-Cawapres, Hapus Militerisme Di Sektor Perburuhan dilakukan oleh LBH Jakarta Senin 09/06/2014. Diskusi kali ini dihadiri oleh rekan-rekan buruh dari FBLP, PUK, SBSI, Imparsial, dan juga LBH Jakarta. Diskusi yang dihadiri dan dibuka langsung oleh Direktur LBH Jakarta Febi Yonesta ini  mencoba untuk…

37 Jenderal Pendukung Prabowo-Hatta, 6 Jenderal Diduga Bermasalah

Indonesia Tanpa Militerisme (ITM) mengungkap sedikitnya 37 jenderal yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Data ITM menyatakan enam dari 37 jenderal di kubu Prabowo-Hatta diduga bermasalah. Mereka antara lain capres Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Syarwan Hamid, Syamsir Siregar, Chairawan dan Bambang Kristiono diduga bermasalah “Dari daftar tersebut hanya ini yang mampu kami deteksi,…

35 Jenderal Pendukung Jokowi-JK, 5 Jenderal Diduga Bermasalah

Indonesia Tanpa Militerisme (ITM) mengungkap sedikitnya 35 jenderal yang mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Jokowi-JK. Data ITM menyatakan lima dari semua jenderal pendukung Jokowi-JK antara lain Jendral (Purn) Wiranto, Sutiyoso, A.M Hendropriyono, Major Jendral (Purn) Muchdi PR dan Ryamizard Ryacudu diduga bermasalah. Catatan hitam yang dikeluarkan ITM terkait lima jenderal bermasalah tersebut yakni…

Menakar Komitmen Capres-Cawapres Hapuskan Militerisme di Sektor Perburuhan

Saat ini, Reformasi telah memasuki usia ke 16 tahun, kaum buruh berharap para Capres-Cawapres yang akan terpilih pada tanggal 9 Juli nanti menghapuskan militerisme di Sektor Perburuhan. Kondisi saat ini intervensi TNI dan Polri masih sangat kuat untuk merepresi gerakan buruh melalui hukum (by law) seperti lahirnya Inpres No., 9 tahun 2013 tentang Penetapan Upah…