Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tolak Eksepsi Korban Salah Tangkap Peristiwa 21-22 Mei

Sidang Kasus 21-22 dalam perkara pidana No. 1274/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt di Pengadilan (PN) Jakarta Barat pada Selasa (03/09) dilanjutkan dengan agenda putusan sela. Dalam perkara ini, tiga orang terdakwa didakwa dengan dakwaan yang sama, di antaranya Agus Maenaki, Febri Mujib Kulyubi, dan Mochamad Aminudin. Hanya ada satu terdakwa yang mengajukan eksepsi yaitu Agus Maenaki yang didampingi…

Warga Kampung Poncol Jakasetia Bekasi Laporkan Aparat Pemprov Bekasi ke Polda Metro Jaya

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengutuk penggusuran paksa dan kekerasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi terhadap warga yang tinggal di Kampung Poncol Bulak, Jakasetia, Bekasi Selatan. Atas tindakan tersebut warga dengan didampingi LBH Jakarta telah melaporkan aparat Pemerintah Kota Bekasi yang melakukan tindakan tersebut ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada dini hari (3/9)…

Saksi Ahli Kuatkan Posisi Zulkarnaen, Manula yang Dituduh Melakukan Penyerobotan Lahan

Sidang Kasus yang dijalani Zulkarnaen, seorang manula yang dituduh menyerobot lahan rumahnya sendiri dilanjutkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (27/08) dengan agenda Pemeriksaan Ahli. Ahali yang dihadirkan kuasa hukum Zulkarnaen Dr. Ahmad Sofian, S.H. M.A, ahli hukum pidana dari Universitas Bina Nusantara. Dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 167 ayat (1) KUHP…

Rumah telah Diberikan, Seorang Manula Dituduh Menyerobot Lahan

Sidang tuntutan penyerobotan tanah yang didakwakan kepada Zulkarnaen, kakek tua yang dituduh merampas menyerobot lahan di rumahnya sendiri, dilanjutkan (21/08) dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan oleh terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada tiga saksi yang dihadirkan dalam perkara No. 544/Pid.B/2019/PN JKT.SEL, yaitu Munali, Wilson, dan Dirman. Untuk Munali dan Wilson diambil kesaksiannya, sedangkan…

Sidang Kasus 21-22 Mei, Hanya Satu Terdakwa yang Mengajukan Eksepsi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Sidang Kasus 21-22 dalam perkara pidana No. 1274/Pid.B/2019/PN Jkt.Brt di Pengadilan Jakarta Barat pada Selasa (20/08) dilanjutkan dengan agenda pembacaan Eksepsi (Keberatan). Ada tiga terdakwa yang dituntut dalam dakwaan ini, yaitu Agus Maenaki, Febri Mujib Kulyubi, dan Mochammad Aminudin. Sebelumnya (13/08), Jaksa Penuntut Umum, Edwin I. Beslar telah membacakan tuntu tannya pada sidang pertama. Ada…

Kemenkopolhukam Mangkir pada Sidang Perdana Gugatan terhadap Tim Asistensi Hukum

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) mangkir di Pemeriksaan Persiapan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terkait Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam (Kepmenkopolhukam tentang Tim Asistensi Hukum). Sesuai yang terjadwal, Pemeriksaan Persiapan Gugatan dengan Nomor Perkara: 162/G/2019/PTUN-JKT…

Jaringan Masyarakat Sipil Indonesia Mengecam Keras Tindakan Tidak Manusiawi kepada Mahasiswa Papua di Surabaya

Siaran Pers Bersama Jaringan Masyarakat Sipil Kami yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil mengecam tindakan aparat yang sewenang-wenang dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 17 Agustus 2019. Kepolisian bahkan gagal memberikan pengamanan kepada mahasiswa Papua yang terdesak di asrama sejak 16 Agustus dan membiarkan ujaran kebencian, kesewenang-wenangan, serta tindakan tidak…

Sidang Perdana Kasus 21-22 Mei 2019 Menodai Marwah Peradilan

LBH Jakarta mengecam tindakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menyelenggarakan sidang perdana rusuh 21-22 Mei 2019 secara sewenang-wenang. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memindahkan ruang sidang tanpa memberitahukan kepada LBH Jakarta selaku kuasa hukum, sedangkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menolak memberikan surat dakwaan dan berkas perkara kepada LBH Jakarta selaku kuasa…

RKUHP Melanggengkan Intoleransi dan Merusak Kerukunan Antar Umat Beragama

Pada Rabu lalu (14/8), Pemerintah Indonesia melalui Tim Perumus RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa pihaknya berharap RKUHP dapat disahkan pada September 2019. Atas pernyataan tersebut, Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan menilai bahwa RKUHP Masih Bermasalah, baik dari segi substansi ide norma maupun redaksi norma, terkhusus dalam pasal-pasal pidana terkait keagamaan. Oleh…

LBH Jakarta Mendesak Pemerintah untuk Membatalkan MoU dengan Lembaga-lembaga Pihak Ketiga Terkait Data Pribadi

Siaran Pers Nomor: 485/RILIS-LBH/VII/2019 LBH Jakarta Desak Pemerintah untuk Membatalkan MoU dan Menghentikan Pemberian Data Perseorangan Kependudukan kepada Lembaga-lembaga Pihak Ketiga Tanpa Izin Pemilik Data yang Berpotensi Merugikan Warga Negara Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada (22/7) menyatakan, pihaknya telah memberikan data kependudukan dan e-KTP penduduk Indonesia yang terekam oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan…