Penahanan Penyabet Polisi Saat Konser Rakyat di Monas Keliru

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai kepolisian salah prosedur tentang penahanan MR. Kepolisian menyebut MR berusia 19 tahun, padahal dia baru berumur 16 tahun. “Polsek Metro Gambir tak berhak menahan MR,” kata Hardi Firman, pengacara publik dari LBH Jakarta, saat menjenguk MR di Mepolsek Metro Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014). Menurut Hardi, Polsek Gambir menyandarkan KUHAP…

Ambil Alih Pengelolaan Air Jakarta Harus Gunakan Logika Konstitusi

Siaran Pers LBH Jakarta menghargai rencana pengambilahan pengelolaan air bersih wilayah barat Jakarta dari PT. Palyja oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui pembelian saham PT. Palyja dari Suez Internasional oleh PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo. Namun kami menilai rencana ini tidak menyelesaikan akar permasalahan pemenuhan hak atas air warga Jakarta serta bertentangan dengan…

Buruh Harus Dapat Upah Layak

Kertas Posisi Penentuan angka Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 akan dilakukan per 1 November 2014. Dengan besaran UMP tahun 2014 senilai Rp 2,441,301, buruh menuntut kenaikan UMP hingga 30% (sekitar 3,1 juta Rupiah), kemudian bertahap sampai 3,7 juta Rupiah pada tahun-tahun berikutnya. Sementara pengusaha, melalui KADIN Jakarta, mengusulkan kenaikan UMP tahun 2015 sebesar…

Sidang Class Action Pedagang Stasiun

Jakarta, LBH Jakarta— Sidang gugatan Claas Action Pedagang Stasiun se Jabodetabek (Perpustabek) kembali digelar pada tanggal 14 Oktober 2014. Sidang ini sendiri digelar pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini belum memasuki tahap formal dan masih pada tahap pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas persidangan yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Pada sidang yang digelar pada…

Aneh: PT. Palyja dan PT. Aetra Klaim Telah Memberikan Pelayanan yang Baik

Jakarta, LBH Jakarta-Sidang gugatan warga negara terhadap hak atas air kembali dilanjutkan, Selasa, 30 September 2014. Sidang kali ini mengagendakan tambahan alat bukti yang diajukan oleh PT. Palyja selaku turut tergugat I di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.Tambahan alat bukti yang diajukan oleh PT. Palyja adalah alat bukti yang berupa surat dan alat bukti elektronik…

Polisi Salah Tangkap Lagi

Jakarta, LBH Jakarta-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Rabu (08/10/14), menggelar konferensi pers di Gedung LBH Jakarta. Agenda konferensi pers kali ini terkait dengan kasus Nurdin Prianto korban salah tangkap. Kasus salah tangkap tersebut dilakukan oleh pihak yang mengaku dari kepolisian. kejadian salah tangkap ini bermula pada hari Senin (06/10/14), saat itu Nurdin yang ingin menjalankan…

Dituduh Serobot Lahan, Warga Rawamangun Demo Mapolres Jaktim

Jakarta, LBH Jakarta – Puluhan warga Jalan Pemuda RT 02/ 02 Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Jakarta Timur, Selasa (23/9). Dengan membentangkan spanduk dan poster, warga mendesak pihak kepolisian menghentikan kasus kriminalisasi terhadap 12 warga yang dituding menyerobot tanah seluas sekitar 2.900 meter persegi yang diklaim milik seseorang bernama…

Aksi Damai Warga Manggarai di Kementerian Bumn Terkait Rumah Negara

Jakarta, LBH Jakarta – Sekitar 70 warga dari Forum Komunikasi Warga RW 01/I Manggarai berkumpul di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Jakarta (18/9) sebagai bentuk dukungan bagi 12 warga yang akan terkena pengosongan Rumah Negara dari PT Kereta Api (Persero) di Jalan Manggarai Utara. Mereka mengajukan gugatan terhadap Surat Pemberitahuan Senior Manager Aset PT. KAI (Persero)…

Polresta Bekasi Hentikan Penyidikan Terhadap Warga Pesona Mutiara Indah

Perjuangan Warga Perumahan Pesona Mutiara Indah Desa Sriamur, Tambun Utara Bekasi mulai menemui titik terang. Proses hukum yang selama ini menghantui mereka atas dugaan tindak pidana Pasal 335 KUHP yang dilaporkan oleh pihak pengembang perumahan, telah resmi dihentikan oleh Polresta Bekasi pada tanggal 9 September 2014. Kasus ini bermula ketika pada tanggal 14 September 2013…

Permasalahan Pendidikan Serta Rekomendasi untuk Pemerintahan Baru

Salah satu cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan (Preambule) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini membuktikan bahwa pendidikan merupakan komponen utama dalam pembangunan Negara kita ke depannya. Pendidikan merupakan ujung tombak dalam proses pembangunan negara…