Klinik Hukum LBH Jakarta Sambangi Warga Gunung Putri

  Bogor, bantuanhukum.or.id – 04 Juli 2015, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melakukan kegiatan sosialisasi dan konsultasi di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM) LBH Jakarta untuk mendekatkan Bantuan Hukum kepada masyarakat. Acara ini dihadiri oleh dua orang pengacara publik LBH…

Kepolisian Republik Indonesia, Hentikan Penyepelean Kasus Pelecehan Seksual!

PRESS RELEASE Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terutama pelecehan seksual seringkali tidak diproses oleh kepolisian. (Jakarta, 7 Juli 2015) Jaringan aktivis hak perempuan yang termasuk di dalamnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya untuk segera memproses kasus pelecehan seksual yang menimpa korban EP di Apartemen Kalibata City pada tanggal…

LBH Jakarta Desak Polri untuk Hentikan Penyiksaan

Bantuanhukum.or.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH Jakarta) desak Kepolisian Republik Indonesia untuk menghentikan praktek penyiksaan yang kerap dilakukan pada saat penyidikan. Hal tersebut disampaikan LBH Jakarta melalui Konferensi Pers “Hentikan Penyiksaan Tingkatkan Profesionalisme” pada 1 Juli 2015 bertepatan pada HUT Bhayangkara ke 69 di Gedung LBH Jakarta. Konferensi pers tersebut merupakan salah satu cara LBH…

Tanya Jawab Tunjangan Hari Raya

Apa yang dimaksud dengan THR? Dimana Pengaturannya? Tunjangan Hari Raya Keagamaan, yang selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Oleh karenanya, THR berbeda dengan gaji bulanan. THR berlaku untuk seluruh karyawan yang dibayarkan pada saat hari besar agama, yang berarti hari raya Idul…

Korban Penyiksaan Gugat Negara

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Dalam rangka memperingari Hari Anti Penyiksaan Internasional yang jatuh pada 26 Juni 2015, LBH Jakarta mengadakan acara yang bertemakan “Korban Penyiksaan Menggugat Negara” di Gedung LBH Jakarta. Tak hanya sebagai bentuk peringatan, acara tersebut juga dihelat LBH Jakarta guna merilis Lembar Fakta dan Pemberitahuan (Notifikasi) Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit). Sesuai dengan tajuknya,…

Pemerintah Harus Perhatikan Pengungsi Rohingya

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersama dengan Dompet Dhuafa, SUAKA, dan The Wahid Institute mendorong Pemerintah Indonesia untuk memerhatikan pengungsi internasional, khusunya pengungsi Rohingya. “Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk segera membentuk kerangka hukum untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka,” papar Febi Yonesta dari LBH Jakarta sekaligus perwakilan SUAKA, Sabtu (20/6/2015). Febi menambahkan, para pengungsi menerima…

LBH Jakarta Buka Stand Bantuan Hukum Gratis di Stasiun Manggarai

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Jakarta, 18 Juni 2015, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, melakukan kegiatan Mobile Legal Aid (Bantuan Hukum Keliling) di depan Stasiun Manggarai. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum dan Masyarakat (PSDHM) LBH Jakarta guna mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat. Acara ini dihadiri oleh 2 Pengacara Publik LBH Jakarta…

Inisiatif Undang-Undang Bantuan Hukum Myanmar

Yangon, bantuanhukum.or.id—Minggu, 14 Juni 2015, LBH Jakarta menghadiri kegiatan yang bertajuk Konsultasi tentang Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum (Legal Aid Bill Consultation Workshop) di Yangon, Myanmar. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh U Kyaw Myint Lawfirm, Yangon Justice Center, Myanmar Legal Aid Network, and Pyoe Pin. Konsultasi tersebut menghadirkan ratusan perwakilan masyarakat sipil Myanmar, pengacara, dan perwakilan organisasi…

MA Harus Segera Keluarkan Peraturan Praperadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang meluaskan objek praperadilan, di antaranya memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, ternyata tidak direspon cepat oleh Mahkamah Agung‎, dengan mengeluarkan peraturan. Sehingga, putusan MK yang tujuannya membuat kepastian hukum, justru saat ini menimbulkan masalah baru karena lambannya langkah MA tersebut. “Permasalahan paling utama terletak pada pembatalan tentang sejauh mana pembuktian dapat…