Vonis Nenek Asyani Mengundang Simpati Atiqah Hasiholan

Aktris film, Atiqah Hasiholan menggalang dana melalui instagramnya @atiqahhasiholan. Prihatin atas kasus yang dialami nenek Asyani, ia melakukan gerakan sederhana, menggalang dana untuk membantu membebaskan Nenek Asyani sejak Senin (20/4) Sebagaimana diketahui Nenek Asyani, perempuan berusia 65 tahun itu dituntut lantaran mencuri tujuh batang kayu milik PT Perhutani, Situbondo Jawa Timur. Rabu kemarin, Nenek Asyani…

Mengenal Relasi Pluralisme, Negara, dan Agama

Jakarta, bantuanhukum.or.id- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali melanjutkan rangkaian kegiatan dalam Kalabahu 36 pada Senin (6/4) di Gedung LBH Jakarta. Pada materi kedua yang dimulai pukul 13.00 Wib, peserta mendapatkan materi Pluralisme, Negara, dan Agama yang dibawakan oleh KH Maman Imanulhaq, anggota Komisi VIII DPR RI dan Baleg DPR RI, ditemani oleh co-fasilitator Nindya.…

Buruh Melawan Korupsi Melalui Panggung Seni dan Budaya

Karawang, bantuamhukum.or.id-Minggu, 15 Maret 2015, Aula Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Jawa Barat disesaki oleh ratusan massa dari berbagai elemen organisasi buruh untuk mengikuti kegiatan “Panggung Seni Budaya Buruh”. Acara ini mengambil tema “Korupsi Musuh Buruh, Buruh Melawan Korupsi,”. Panggung Seni Budaya Buruh merupakan respon terhadap upaya kriminalisasi dan penghacuran KPK. Tuan rumah kegiatan ini adalah…

CLS Swastanisasi Air Jakarta : Perdamaian Deadlock Para Pihak Serahkan Putusan Pada Pengadilan

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali diramaikan oleh puluhan orang yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) untuk menghadiri sidang putusan Gugatan Warga Negara (CLS) Swastanisasi Air pada Selasa, 10 Maret 2015. Sidang kali ini mengagendakan putusan setelah anjuran perdamaian oleh Majelis hakim mengalami jalan buntu (deadlock). Sidang dibuka sekitar pukul…

Menaker: Peraturan Menteri Merupakan Standar Minimum Perlindungan PRT

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (“KA PPRTBM”) menyambangi Kementerian Tenaga Kerja untuk beraudiensi dengan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri (20/1). KA PPRTBM mendatangi Kementerian Tenaga Kerja berkenaan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (“Permenaker No. 2/2015”) pada tanggal 16 Januari 2015…

Hentikan Represi Militer di Thailand!

Press Release Pengacara Hak Asasi Manusia Indonesia Kecam Aksi Militer dan Polisi Thailand yang Menginterupsi Pertemuan Antara Pengacara Hak Asasi Manusia dengan Kliennya. Jakarta, 27 November 2014 –Pengacara sekaligus pegiat hak asasi manusia Indonesia mengecam keras tindakan militer dan petugas kepollisian Thailand yang menginterupsi pertemuan antara pengacara dengan kliennya pada rabu (12/11) lalu di wilayah…

Pollycarpus Bebas Bersyarat, Di Mana Keadilan?

Tragedi pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia Munir kembali mendapat sorotan setelah Menteri Hukum dan Asasi Manusia pada kabinet kerja Jokowi-JK memutuskan untuk memberikan pembebasan bersyarat pada terpidana pembunuh Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Drama proses peradilan pembunuhan Munir yang mengalami pasang surut setelah Mahkamah Agung sempat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara dan kemudian hari dikurangi menjadi…

“Nurohmah Isteri Tukang Ojek Korban Salah Tangkap Gugat Polisi”

SIARAN PERS No: 1336/SK/LBH/XI/2014 LBH Jakarta membela dan mendampingi Nurohmah (23) menggugat pra peradilan Polres Jakarta Timur terkait dengan “penangkapan sewenang-wenang” yang dilakukan oleh satuan Polres Jakarta Timur terhadap Dedi suami dari Nurohmah, yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang ojek yang mangkal di PGC Cililitan Jakarta Timur. Penangkapan terhadap Dedi dilakukan pada Kamis 25 September 2014…

Kapolri Harus Hentikan Tes Keperawanan Bagi Calon Polwan

Tes Keperawanan yang Diterapkan Bagi Calon Polwan Adalah Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengutuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mewajibkan para calon polwan untuk menjalani tes keperawanan sebagai syarat masuk. Tes keperawanan adalah tindakan diskriminatif, kejam, melecehkan, merendahkan dan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tes keperawanan sebagai syarat menjadi polwan…

Kebijakan Anti Resettlement Australia Semakin Mempersulit Pengungsi Yang Transit di Indonesia

SUAKA mengecam keras kebijakan imigrasi anti resettlement yang baru saja dikeluarkan oleh Pemerintah Australia terhadap para pengungsi yang berada di Indonesia. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan kewajiban Internasional Australia selaku negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 dan mengakibatkan situasi tidak menentu bagi para pengungsi selama transit di Indonesia. Kebijakan imigrasi yang dikeluarkan pada 18 November…