LBH Jakarta dan YLBHI Buka Pos Pengaduan Calon Penggugat CLS Udara

LBH Jakarta dan YLBHI Buka Pos Pengaduan Calon Penggugat dalam Gugatan Warga Negara terkait Pencemaran Udara Jakarta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) membuka Pos Pengaduan Calon Penggugat dalam rangka pengajuan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait pencemaran udara di Jakarta yang sudah di luar ambang batas hari ini…

Formulir Pengaduan Calon Penggugat dalam Gugatan Warga Negara Pencemaran Udara Jakarta

CATATAN : Seluruh proses keikutsertaan Anda sebagai  Calon Penggugat Gugatan Warga Negara Pencemaran Udara Jakarta tidak akan dikenakan biaya apapun; Penggugat nantinya tidak akan direpotkan atas seluruh rangkaian persidangan yang ada; Tim Advokasi Ibukota akan menghubungi Anda segera setelah pengisian formulir pengaduan selesai dilakukan; Tim Advokasi Ibukota menjamin kerahasiaan seluruh data pribadi Anda sebagaimana tersebut…

Terasingnya Peserta Didik dari Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan

“Yang dibicarakan dalam kurikulum hanya relevan untuk kelompok tertentu. Pengetahuan yang ada di kurikulum tersebut pengetahuan siapa?” Pernyataan tersebut disampaikan Jimmy Phillip saat mengisi materi Hak atas Pendidikan di Kalabahu 40, Senin (8/4). Jimmy adalah pengajar pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Bersama LBH Jakarta dan akademisi lain ia terlibat dalam upaya menggugat Ujian Nasional pada…

Rencana Penghentian Swastanisasi Air Jakarta Tidak Partisipatif

Rilis Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) Rencana Penghentian Swastanisasi Air Jakarta Tidak Partisipatif, Gubernur DKI Jakarta Berpotensi Rugikan Publik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan kepada berbagai media bahwa kebijakan terkait penghentian swastanisasi air akan diumumkan pekan depan. Kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diambil setelah adanya kajian…

Banyak Surat Edaran yang Rugikan Buruh, Gebrak dan LBH Jakarta Lakukan Audiensi dengan MA

Sejumlah organisasi buruh dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) dan LBH Jakarta melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung (MA), Senin (02/04). Audiensi ini dilakukan guna membahas banyaknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merugikan buruh. Surat edaran yang dibahas adalah SEMA Nomor 7 Tahun 2012, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan…

Tim Advokasi Buruh AMT Pertamina Adukan Kapolres Metro Jakarta Utara dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya ke Peradi

Siaran Pers Rilis Pers Nomor 02/SK-TABUR/III/2019 Tim Advokasi Buruh (Tabur) mengadukan Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Utara dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya ke Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) karena telah menghalangi pemberian bantuan kepada para buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina Minggu lalu (18/3). Penghalangan akses bantuan hukum ini kemudian…

Laporan Tindak Pidana Korban Pinjol

Polisi harus Laksanakan Tugas: Tindaklanjuti Laporan Tindak Pidana Korban Pelanggaran Hukum dan Ham Aplikasi Pinjaman Online Rilis Pers No. 260/SK-ADV-PMU/III/2019 Sejak bulan Mei 2018, LBH Jakarta menerima sekitar 3000 pengaduan terkait permasalahan pinjaman online. Berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban pengguna aplikasi pinjaman online,…

KMMSAJ Desak Gubernur untuk Segera Putus Kontrak Swasta

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta Jakarta, 22 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyesalkan keputusan Gubernur Anies Baswedan yang menolak pemutusan kontrak swastanisai air Jakarta dan lebih memilih pendekatan perdata. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan berpotensi menambah kerugian negara. Tepat satu tahun lalu, KMMSAJ melakukan aksi di…

LBH Jakarta Mengecam Kepolisian yang Menghalangi Pendampingan Hukum terhadap Buruh Awak Mobil Tangki yang Ditangkap secara Sewenang-wenang

Siaran Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam tindakan aparat Kepolisian Resor Jakarta Utara dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang menghalangi pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada para buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina yang ditangkap sewenang-wenang kemarin sore (18/3). Hingga rilis ini dibuat para buruh belum bisa bertemu dengan penasehat hukum meskipun sudah…

Jaringan Advokasi Bantuan Hukum Dorong DPRD DKI Jakarta Terbitkan Perda Bantuan Hukum

Jaringan Advokasi Bantuan Hukum yang terdiri dari LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Apik Jakarta, LBH GP Anshor, MaPPI FH UI, ILRC, IFLC, Bandung Wangi, OPSI, Suara Kita dan Parinama Astha, mendatangi kantor DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk beraudiensi dengan H. Prasetyo Edi Marsudi S.H selaku ketua ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta (5/03). Dalam kegiatan audiensi…