28 Mahasiswa STIE Tribuana Diberhentikan karena Menolak Menjadi Tim Sukses Salah Satu Pasangan Calon Bupati Bekasi

Rilis Pers LBH Jakarta Nomor 102/SK-ADV-PMU/Z.2017.01.76/II/2017 28 orang diberhentikan sebagai mahasiswa oleh STIE Tribuana hanya karena menolak perintah oknum yayasan STIE Tribuana untuk menyebarkan kalender bergambar wajah pasangan calon Bupati Bekasi dan menandatangani surat kesediaan membantu aktivitas kampanye dalam Pilkada 2017. Kejadian bermula pada bulan Oktober 2016 ketika STIE Tribuana menyediakan aula kampus, Graha Mutinem,…

Hakim Larang Sidang Direkam, Kuasa Hukum Terdakwa Protes

Rabu, 08 Febuari 2017 Pukul 14.00 WIB tim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk sidang Pembelaan terhadap Agus Hertanto. Agenda sidang adalah pemeriksaan Saksi (a charge) dari JPU. Sekitar pukul 3 sore, mundur 1 jam dari kesepakatan sebelumnya, sidang akhirnya dibuka oleh Hakim Ketua Majelis Sarjiman, SH.,M.Hum.…

Dikira Begal, Korban Salah Tangkap Ditembak

Asep Sunandar bin. Sobri, 23 tahun, salah satu korban salah tangkap kepolisian. Di hari-hari pertamanya ia merantau ke Jakarta, Asep tidak menyangka harus menjalani hari-harinya di kursi pesakitan sebagai terdakwa karena dituduh melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (atau sering disebut begal). Kejadiannya bermula pada dini hari pukul 03.00 tanggal 13 Agustus 2016, beberapa orang…

MEREKA YANG TERASING: LAPORAN PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI KORBAN PENGGUSURAN PAKSA JAKARTA YANG MENGHUNI RUMAH SUSUN

Penelitian ini menguraikan standar pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi para korban penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta yang kini direlokasi untuk menghuni rumah susun yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menemukan bahwa terjadi pelanggaran perlindungan prosedural terhadap warga yang menjadi korban penggusuran paksa. Pelanggaran tersebut antara lain: ketiadaan musyawarah, adanya kekerasan…

Potret PHK Massal Buruh Garmen, Sebuah Penelitian LBH Jakarta

Masalah perburuhan merupakan masalah Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini seringkali diabaikan, bahkan oleh sebagian buruh atau serikat buruh sendiri. Dengan jelas Deklarasi Universal HAM menyatakan melarang perbudakan, menjamin hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan layak, hak mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan upah yang layak, hak untuk bergabung…

Pemerintah Tidak Melindungi Dan Menghormati Hak Bermukim Warga

Evaluasi Hari Habitat Sedunia 2016 Jakarta, 5 Oktober 2016 – Hari Habitat Sedunia jatuh pada minggu pertama Oktober setiap tahuannya. LBH Jakarta menilai bahwa hari habitat pada tahun 2016 penuh dengan pelanggaran. Hal ini disebabkan pemerintah kerap melakukan penggusuran paksa terhadap  hak atas perumahan dan tempat tinggal dari warganya. Pemerintah telah gagal melindungi hak tempat…

Niat Menolong, Herman Malah Dipolisikan

Pers Rilis No. 1946/SK-RILIS/X/2016 Sebagai makhluk sosial dan hidup dalam budaya ketimuran, tentu kita akrab dengan budaya gotong royong atau tolong menolong. Namun apa jadinya apabila upaya menolong sesama tersebut dianggap sebagai suatu kejahatan? Herman (35 tahun) seorang buruh harian lepas, pada akhir bulan Mei 2016, didatangi oleh temannya, Ariyanto. Dalam kondisi terlilit hutang, Ariyanto…

“Class Action” untuk Uji Kebijakan Penggusuran oleh Pemprov DKI Tepat atau Tidak

Warga Jalan Akuarium, Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara mengajukan gugatan perwakilan kelompok (Class Action) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini, Senin (3/10). Kuasa hukum warga, Matthew Michele Lenggu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengatakan, warga menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan pemukiman yang digusur Gubernur Basuki Tjahaja Purnama…

LBH Jakarta Ajukan Judicial Review Undang-Undang Penggusuran ke Mahkamah Konstitusi

LBH Jakarta mendampingi warga korban penggusuran paksa di kawasan Papanggo, Jakarta Utara, dan Duri Kepa, Jakarta Barat, untuk mengajukan permohonan judicial review Undang-Undang PrP Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Warga Papanggo mengalami penggusuran paksa pada tahun 2008, sementara warga Duri Kepa mengalami penggusuran paksa pada tahun…