Pembatasan Demokrasi oleh Pergub DKI Jakarta Tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum

  PENGANTAR Pengekangan Demonstrasi Pada tanggal 28 Oktober 2015, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka (“Pergub 228/2015”). Pergub 228/2015 mengatur mengenai pembatasan tempat dan waktu aksi demonstrasi di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan Pergub 228/2015, demonstrasi di DKI Jakarta hanya…

Mendorong Regulasi Penggusuran Sesuai dengan Standar Hak Asasi Manusia

  http://instagram.com/sociophotography/ RISALAH KEBIJAKAN Saatnya Membuat Regulasi Penggusuran Sesuai dengan Standar HAM Belum Ada Satupun Peraturan yang Melindungi Warga Tergusur dari Pelanggaran Hak dan Kekerasan Pada tahun 2015, LBH Jakarta mengadakan penelitian tentang situasi penggusuran paksa yang marak terjadi di DKI Jakarta. Penelitian yang diberi judul “Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa DKI Jakarta Januari –…

Uji Materi Pendidikan Kespro, MK Langgar Kode Etik dan Pedoman Beracara

Rilis No.: 1250/SK-RILIS/XI/2015 Maraknya permasalahan kekerasan seksual seperti perkosaan dan pelecehan seksual pada anak dan remaja sesungguhnya belum ditempuh upaya pencegahan hingga ke akar. Upaya edukasi melalui sekolah sebagai pencegahan benih-benih kekerasan seksual tumbuh harus ditempuh. Salah satu caranya dengan menjadikan Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagian dalam kurikulum pendidikan sekolah. Berdasarkan penelitian Pusat Kajian Gender dan…

Cabut Pergub Demo atau Kami Membangkang!

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menuntut Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka segera dicabut. “Jika tidak segera dicabut, kami membangkang,” kata Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa kepada Tempo melalui pesan singkat pada Sabtu, 31 Oktober 2015. Menurut Alghiffari, ancaman pembangkangan tersebut akan diikuti dengan pengajuan…

Aksi Komite Persatuan Rakyat Tolak PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Komite Persatuan Rakyat batalkan PP tentang pengupahan kembali melakukan aksi di depan Istana Negara pada Rabu 28 Oktober 2015. Aksi yang dilakukan dari berbagai organisasi serikat buruh yang bergabung dalam Komite Persatuan Rakyat memulai aksinya terlebih dahulu di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sekaligus menjadikan Kemenakertrans sebagai titik kumpul massa aksi. Setelah melakukan…

Buruh Tolak PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Komite Persatuan Rakyat batalkan PP tentang pengupahan kembali melakukan aksi di depan istana negara pada rabu 28 oktober 2015, aksi  yang dilakukan dari berbagai organisasi serikat buruh yang bergabung dalam Komite Persatuan Rakyat memulai aksinya terlebih dahulu di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sekaligus menjadikan Kemenakertrans sebagai titik kumpul massa aksi.…

Kriminalisasi Berawal dari Tim Penyidik

Koalisi Nasional Anti-Pemidanaan yang Dipaksakan beranggapan bahwa perlakukan kriminalisasi berawal dari tim penyidik kepolisian ketika meningkatkan status korban menjadi tersangka. “Seperti diketahui saat ini kriminalisasi bukan saja diberikan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan merambah ke semua sektor tani, buruh, masyarakat miskin, seniman, budayawan dan PNS,” ungkap tim Koalisi Ichsan Zikri di Makassar, Kamis. Dalam…

Mantan Kepsek SMAN 3 Tolak Dalil Disdik DKI soal Pencopotan

Retno Listyarti, mantan kepala Sekolah Menengah Atas 3 Setiabudi, Jakarta Selatan, kembali menjalani sidang gugatan terhadap kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kali ini, agenda sidang adalah penggugat memberikan jawaban atau replik. Retno mengatakan, pada intinya, jawaban dalam replik ini, pihaknya menolak seluruh dalil dalam jawaban tergugat. “Hari ini pembacaan…

Suara Penolakan Terhadap RPP Pengupahan

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan, ada suara penolakan dari buruh dan aktivis advokasi perburuhan. Mereka menolak pengesahan RPP itu jika isinya masih potensial merugikan buruh. Salah satu yang disasar adalah sanksi pidana. Pengacara publik LBH Jakarta, Wirdan Fauzi, mengecam penghilangan sanksi pidana dalam RPP. Ketentuan lama, PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan…

Jokowi Harus Evaluasi Besar-besaran Kejaksaan

Pakar hukum pidana Universitas Andalas Elwi Danil mendesak Presiden Jokowi melakukan evaluasi besar-besaran di tubuh Korps Adhyaksa. “Harus ada pembenahan di kejaksaan. Jika kejaksaan sesuai prosedur ataupun standar operasional dalam hal penetapan tersangka, penggeledahan ataupun penyidikan pastinya hakim tidak akan mengabulkan gugatan praperadilan,” kata Elwi saat dihubungi wartawan, Rabu (7/10). Di samping itu, dirinya berharap…