Aliansi Masyarakat Menolak Penggusuran Paksa yang terdiri dari berbagai LSM dan komunitas korban penggusuran mengajukan pembatalan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya karena melegalkan penggusuran paksa. Adapun alasan mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal tersebut adalah: 1. UU…
Risalah Kebijakan Tolak Full Day School Kontroversi penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur penyamarataan jadwal 40 jam belajar selama 5 hari bagi siswa di tingkat pendidikan dasar, baik sekolah umum ataupun sekolah khusus (madrasah, sekolah luar biasa, dsb.) belum berakhir. Pihak pemerintah, melalui beragam…
Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 s.d. 2016 Ratifikasi terhadap konvensi anti penyiksaan tidak akan menghentikan praktek penyiksaan di Indonesia jika tidak dibarengi dengan adanya komitmen dan langkah-langkah nyata dari Pemerintah Indonesia. Mengingat tantangan bagi perang melawan penyiksaan ternyata masih terus terjadi. Hasil penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Wilayah DKI Jakarta pada 2008…
Jakarta Pusat NO KEGIATAN DAN TEMPAT JENIS PENERTIBAN (Unit Usaha/Hunian) SATUAN KERJA NILAI ANGGARAN 1 Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Tidak Diketahui Kelurahan Cempaka Putih Barat 33600000 2 Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Tidak Diketahui Kelurahan Serdang 24440000 3 Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang…
Menjelang Hari Raya Keagamaan sering kali Pekerja dihadapkan pada permasalahan keterlambatan pembayaran/ tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan oleh Pengusaha. Banyak Pekerja yang belum mengetahui hak mereka untuk mendapatkan THR. Bahwa THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Setiap Pekerja memiliki hak untuk…
Dear Friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information about the torture and forced confession of Mr. Aris Winata Saputra and Mr. Bihin Charles, committed by police officers of the Jakarta Metropolitan Police office (Polda Metro Jaya). Mr. Bihin Charles works as a courier at Soekarno Hatta International Airport, whereas Mr. Aris Winata…
Dear Friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information from Jakarta Legal Aid (LBH Jakarta) regarding torture committed by police officers of the Jakarta Metropolitan Police (Polda Metro Jaya). Mr. Herianto was accused and charged of motorcycle theft without proper investigation. The police officers forced him to confess that he knew Mr. Ceper,…
Senin, 29 Mei 2017, sidang perkara Herianto, Aris dan Bihin terkait dugaan aparat Polda Metro Jaya yang melakukan tindakan melawan prosedur dalam proses penyidikan dibuka dengan ketidakhadiran pihak Termohon, Polda Metro Jaya. “Karena termohon dari Polda Metro Jaya tidak hadir dalam persidangan hari ini, kita tunda sampai minggu depan”, tungkas Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta…
Pers Rilis LBH JAKARTA: 540/SK-RILIS/IV/2017 Beberapa hari ini masyarakat digemparkan dengan berita mengenai penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK oleh orang tidak dikenal. Kejadian tersebut dialami Novel usai menjalankan salat subuh di kawasan kelapa Gading pada Selasa 11 April 2017. Penyerangan diduga kuat berkaitan dengan kasus korupsi yang saat ini disidik oleh KPK. Berbagai…
Jakarta, 18 April 2017 – Tidak hanya di Pasar Ikan dan Bukit Duri, korban penggusuran warga Duri Kepa juga mengajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gugatan class action ini diajukan oleh 14 KK korban penggusuran yang dilakukan oleh Pemkot Jakarta Barat pada tanggal 18 Agustus 2015. Kasus penggusuran di Duri Kepa ini…