35 Jenderal Pendukung Jokowi-JK, 5 Jenderal Diduga Bermasalah

Indonesia Tanpa Militerisme (ITM) mengungkap sedikitnya 35 jenderal yang mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Jokowi-JK. Data ITM menyatakan lima dari semua jenderal pendukung Jokowi-JK antara lain Jendral (Purn) Wiranto, Sutiyoso, A.M Hendropriyono, Major Jendral (Purn) Muchdi PR dan Ryamizard Ryacudu diduga bermasalah. Catatan hitam yang dikeluarkan ITM terkait lima jenderal bermasalah tersebut yakni…

Hasil Rekomendasi Konferensi Nasional Kebebasan Beragama/Kepercayaan

Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UU Nomor 12/2005 tentang Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol) sudah menjamin hak setiap orang atas kebebasan beragama/kepercayaan (KBB) termasuk hak mempunyai agama/kepercayaan sesuai dengan pilihannya, hak untuk beribadah dan lain-lain. Akan tetapi, jaminan hukum dan konstitusi belum bisa dilaksanakan secara baik. Kelompok-kelompok minoritas keagamaan/kepercayaan di negeri ini belum bisa…

MPR Harus Tuntaskan Kasus Penculikan & Penghilangan Paksa 1997-1998

Masukan Untuk MPR RI: Hentikan Obstruction of Justice Terhadap Penyelesaian Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997 – 1998 Kami Koalisi Melawan Lupa yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil memandang penting kembali mendesak Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia [MPR RI] untuk mengambil langkah – langkah konstitusional dalam menyikapi pembangkangan hukum [obstruction of justice] yang dilakukan oleh…

Forum Tuna Netra Jabar Minta Judicial Review Surat Suara Braile Pilpres

Setiap warga negara memiliki hak pilih, termasuk kaum disabilitas. Meski begitu, tidak keseluruhan kaum difabel, khususnya tuna netra, tidak mendapat kesempatan memberikan hak pilihnya dikarenakan tidak tersedianya fasilitas bagi mereka. Koordinator Forum Tuna Netra Menggugat Suhendar menyatakan pihaknya akan golput pada Pemilihan Presiden mendatang, jika templet braille tidak tersedia seperti pada Pemilihan Legislatif lalu. “Jika…

Sekjen DPR Menerima RUU Disabilitas Usulan Masyarakat

workshop RUU penyandang disabilitas Pada hari rabu 21 Mei 2014 Kelompok Kerja (Pokja) RUU Disabilitas serta beberapa wakil Organisasi Disabilitas tingkat nasional melakukan pertemuan bersama sekjen DPR yang didampingi Deputi Hukum dan Perundang-Undangan. Dalam pertemuan tersebut Pokja RUU Disabilitas mempresentasikan dan menyerahkan naskah RUU disabilitas usulan dari masyarakat. Sejak bulan November 2013 Pokja RUU telah…

Negara-negara Muslim Mendorong Toleransi dan Kebebasan Beragama

Pada 19 – 21 Juni 2013, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah menyelenggarakan pertemuan para ahli untuk tindak lanjut implementasi Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB. Resolusi 16/18 adalah sebuah resolusi tentang Memerangi Intoleransi, Diskriminasi, Xenofobia dan kekerasan terhadap seseorang berbasis pada agama dan keyakinan, yang diusulkan oleh Negara-negara OKI pada tahun 2011. Kali ini, adalah pertemuan…

Jakarta untuk Toleransi: Bersama Beragam

Situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan bangsa ini belum membaik. Sejak Reformasi intoleransi, tindak kekerasan, dan diskriminasi atas nama agama dari tahun ke tahun tidak tampak kecenderungan menurun. Hal ini terekam dalam laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan dari berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tentu saja, fakta yang buram ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip…