Potret Hak Atas Pekerjaan Orang Dengan Skizofrenia

LBH Jakarta bersama Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) mengadakan Mobile Legal Aid (Bantuan Hukum Keliling) di Sekretariat KPSI Pusat, Sabtu (18/05). Kegiatan ini dihadiri oleh anggota KPSI dan mahasiswa. Pada Mobile Legal Aid kali ini, LBH Jakarta bersama KPSI fokus pada penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia, Hak Dasar Penyandang Disabilitas dan Hak atas Pekerjaan Penyandang…

Pendidikan Hukum dan Bantuan Hukum Keliling Menjadi Sarana Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas

LBH Jakarta kembali mengadakan program Pendidikan Hukum dan Bantuan Hukum Keliling, hasil kerjasama antara LBH Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Himpunan Wanita Disablitas Indonesia (HWDI) dengan tema Pengembangan Kapasitas Disabilitas  di Menteng Square, Jakarta Pusat. (15/9/2018). Angga Miga Pramono sebagai penanggung jawab kegiatan dari LBH Jakarta  menyampaikan bahwa program bantuan hukum keliling ini…

Mereka yang Dihambat: Laporan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik di Jakarta

  Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015   LATAR BELAKANG Salah satu bentuk alat ukur demokrasi yang sedang diampu sebuah pemerintahan adalah dengan menimbang kemampuan negara tersebut dalam memenuhi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Artinya, negara harus mampu menjadi penyedia sekaligus pelindung bagi hak-hak setiap warga negaranya.…

Transportasi Umum Masih Diskriminatif

Pers Rilis Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas dalam rangka Hari Perhubungan Nasional dan Hari Disabilitas Internasional Fasilitas transportasi umum masih diskriminatif, belum menyediakan aksesibilitas yang cukup bagi para penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menjadikan kesempatan para penyandang disabilitas menjadi terbatas dalam memanfaatkan fasilitas transportasi umum yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Tidak aksesibelnya fasilitas transportasi umum untuk…

Ratusan Penyandang Disabilitas Duduki Gedung DPR RI

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Gabungan organisasi penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia sambangi Gedung DPR RI, Selasa (18/8). Maksud kedatangan gabungan organisasi para penyandang disabilitas ini adalah untuk mendesak Panitia Kerja RUU Penyandang Disabilitas agar segera mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi Undang-undang. Dalam kesempatan ini pun, kepada para wakil rakyat di Senayan, mereka menyerahkan dukungan masyarakat lewat sebuah petisi…

Karnaval Budaya Penyandang Disabilitas

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa (18/8), ratusan penyandang disabilitas melakukan “Karnaval Budaya Disabiitas” guna mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas. Karnaval ini berawal dari bilangan Monumen Nasional menuju Bundaran Hotel Indonesia. Karnaval ini dilakukan sebagai bentuk teguran kepada pemerintah atas kemerdekaan dan persamaan hak bagi penyadang disabilitas yang masih kerap mengalami diskriminasi. Mengenakan busana daerah dari tiap…

Pendidikan Inklusif di Institusi Pendidikan Islam

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Kamis 21Mei 2015, perwakilan LBH Jakarta, F. Yonesta, menghadiri dan menyampaikan pokok pikirannya di depan peserta Konferensi Internasional tentang Hak Orang-orang dengan Disabilitas dan Promosi Pendidikan Yang Inklusif di Institusi Pendidikan Islam, yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bekerjasama dengan Australian Chatolic University dan Australia Indonesia Partnership for Justice, di Yogyakarta 21-22 Mei…

Baleg DPR Janji Segera Bahas Draft RUU Penyandang Disabilitas

Senin, 16 Juni 2014, Badan Legislatif (Baleg) DPR RI mengundang kelompok kerja (Pokja) RUU Penyandang Disabilitas dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung nusantara 1 DPR. RDPU dipimpin langsung H Sunardi Ayub, S.H sebagai wakil ketua badan legeslatif diikuti beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi. Agenda RDPU adalah mendengar secara langsung penyampaian Pokja RUU…

Forum Tuna Netra Jabar Minta Judicial Review Surat Suara Braile Pilpres

Setiap warga negara memiliki hak pilih, termasuk kaum disabilitas. Meski begitu, tidak keseluruhan kaum difabel, khususnya tuna netra, tidak mendapat kesempatan memberikan hak pilihnya dikarenakan tidak tersedianya fasilitas bagi mereka. Koordinator Forum Tuna Netra Menggugat Suhendar menyatakan pihaknya akan golput pada Pemilihan Presiden mendatang, jika templet braille tidak tersedia seperti pada Pemilihan Legislatif lalu. “Jika…

Sekjen DPR Menerima RUU Disabilitas Usulan Masyarakat

Pada hari rabu 21 Mei 2014 Kelompok Kerja (Pokja) RUU Disabilitas serta beberapa wakil Organisasi Disabilitas tingkat nasional melakukan pertemuan bersama sekjen DPR yang didampingi Deputi Hukum dan Perundang-Undangan. Dalam pertemuan tersebut Pokja RUU Disabilitas mempresentasikan dan menyerahkan naskah RUU disabilitas usulan dari masyarakat. Sejak bulan November 2013 Pokja RUU telah melakukan penyusunan RUU dengan…