Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia tentang Kondisi Hak Berekpresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019

Hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka umum, merupakan hak asasi manusia dijamin penuh oleh Konstitusi dan undang-undang, serta bagian utuh dari demokrasi dan negara hukum. Tetapi perkembangan menunjukkan aksi-aksi mahasiswa, buruh, masyarakat dihadapi dengan represif dan brutal oleh aparat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia, Indonesia adalah Negara Hukum. Maka…

Tim Advokasi Papua Ajukan Praperadilan

Tim Advokasi Papua menggugat Polda Metro Jaya melalui praperadilan atas penangkapan dan penetapan tersangka terhadap 6 aktivis Papua (22/10), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini dilayangkan karena Tim Advokasi Papua menduga pihak kepolisian telah melakukan serangkaian prosedur penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penetapan tersangka yang tIdak sah. Tim Advokasi Papua juga menduga pihak kepolisian tidak…

Ahli Sampaikan Pandangannya tentang Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali menyidangkan gugatan terkait Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan No. 38 Tahun 2009 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam (08/10). Agenda persidangan pada kali ini memasuki tahapan pemeriksaan bukti dari pihak tergugat dan keterangan ahli. Pihak penggugat yang diwakili LBH Jakarta menghadirkan Bivitri Susanti sebagai ahli hukum tata negara…

Akhir Manis Cerita Perjuangan ex-Buruh PT. Orson Indonesia

2016 menjadi tahun terburuk bagi 16 Buruh PT. Orson Indonesia, mereka secara bergantian di PHK dengan alasan yang berbeda-beda. 14 Buruh di PHK karena alasan efisiensi dan 2 buruh lainya karena dianggap melanggar peraturan internal perusahaan. 16 buruh tersebut merupakan anggota aktif pada Pengurus Tingkat Perusahaan Serikat Buruh Multi Sektor Indonesia (PTP. SBMSI). Pada tanggal…

Yang Diakhiri Harusnya Ketidakadilan, Bukan Nyawa

Oleh: Fatimah Huurin Jannah (Faza)* Indonesia adalah negara hukum yang sejak kelahirannya tahun 1945 sudah mengenal dan menjamin masyarakatnya atas pemenuhan HAM. Hal tersebut tercermin dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum DUHAM di-arus-utamakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM. Walaupun saat itu belum secara eksplisit…

Seorang Lansia yang Mengidap Komplikasi Stoke, Diabetes Vertigo, Hipertensi Menjadi Korban Perkara Perdata yang Dipidanakan

Sidang kasus yang dialami seorang lansia bernama Zulkarnaen (75) yang dituduh memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, dilanjutkan Selasa (01/10) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda pada persidangan kali ini adalah pembacaan pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh kuasa hukum dan terdakwa. Pengacara Publik LBH Jakarta Shaleh Al Ghifari selaku penasihat hukum terdakwa Zulkarnaen membacakan…

Komnas HAM Fasilitasi Mediasi Warga Kebun Sayur dan PPD

Berlarutnya upaya penyelesaian konflik tanah, berdampak pada akses pemenuhan hak-hak lainnya oleh masyarakat. Senin (30/9) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI) kembali memfasilitasi mediasi antara warga Kebun Sayur Ciracas dengan pihak Perum Pengangkutan Djakarta (PPD), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga Badan Pertanahan Nasional di Gedung Komnas HAM RI. Sebelumnya, warga telah berulang…

Memenjarakan Kemuliaan, Menguburkan Kemanusiaan: Refleksi Persidangan Kasus Kriminalisasi Terhadap 29 Karyawan Sarinah

Oleh: Auditya Saputra* Pengantar Perjalanan panjang proses persidangan 29 karyawan Sarinah yang menjadi korban kriminalisasi pada aksi 21-22 Mei telah mencapai babak akhir. Hari Kamis, 19 September 2019, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat dalam perkara No. 844/Pid.B/2019/PN. Jak-Pus, yang terdiri dari Wadji Pramono, S.H., M.H., Taryawan Setiawan, S.H., M.H., Yuzaida S.H., M.H., resmi menjatuhkan vonis…

15 tahun berlalu, Kasus Munir Mengalami Kemandekan

15 tahun sudah kasus tragedi dibunuhnya Munir. Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) menyelenggarakan diskusi publik yang mengusung judul “Kasus Munir: ‘Menggugat’ Sikap Pemerintahan Jokowi”. Diskusi tersebut diselenggarakan pada 23 September 2019 di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Narasumber diskusi tersebut yaitu Ninik Rahayu sebagai wakil ketua Ombudsman RI, Usman Hamid mantan Tim Pencari Fakta…

Tidak Pernah Hadir, Majelis Hakim Gugatan Polusi Udara Jakarta Putuskan TInggalkan Gubernur Banten

Sidang ketiga Citizen Law Suit Gugatan Polusi Udara Jakarta kembali disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (12/09). Sidang kali ini dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berkas tergugat dan juga masuknya penggugat intervensi. Pada akhirnya siding kali ini mesti kembali ditunda karena hingga sidang ketiga Gubernur Provinsi Banten tidak juga hadir. Forum Warga Ibu Kota Jakarta (Fakta) masuk…