Warga Kampung Akuarium Cabut Gugatan Class Action

Rilis Pers No. 665/SK-ADV-PMU/VI/2018 Cabut Gugatan Class Action, Warga Kampung Akuarium Berharap Anies-Sandiaga Wujudkan Janji Warga Kampung Akuarium resmi mencabut gugatan perwakilan kelas (class action) terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri…

KMMSAJ Nilai Menteri Keuangan Ingin Mempertahankan Kerugian Negara

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta Menteri Keuangan ingin Mempertahankan Kerugian Negara dalam Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Swastanisasi Air Jakarta Menteri Keuangan Republik Indonesia yang sekarang dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati mengajukan peninjauan kembali atas perkara swastanisasi air Jakarta. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Menteri Keuangan ingin mempertahankan kerugian negara dalam…

Warga Kapuk Poglar Kecewa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Tidak Menemui Mereka

Warga Kapuk Poglar Jakarta Barat mendatangi Balai Kota untuk mengadukan ancaman penggusuran kampung mereka kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (26/01). Kedatangan warga RT 07/ RW 04 Kapuk Poglar ke Balai Kota adalah untuk meminta pembatalan dan perlindungan hukum dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas ancaman penggusuran yang mereka terima. Sejak pukul 07.00 WIB…

Pengembang Reklamasi Melibatkan Diri Dalam Gugatan Hak Guna Bangunan Pulau D Hasil Reklamasi

Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Nomor: 85/SK-RILIS/I/2018 Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang gugatan Hak Guna Bangunan (HGB) Pulau D hasil reklamasi hari ini (24/1). Agenda dari persidangan kali ini ialah jawaban dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara selaku Tergugat namun ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi…

MAKALAH KEBIJAKAN: SELAMATKAN TELUK JAKARTA

Buku yang hadir dihadapan anda ini merupakan kerjasama dari banyak pihak, seperti Rujak Center for Urban Studies, Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia, LBH Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia dan LIPI sendiri. Analisa dari krisis ekologi dan kebencanaan Teluk Jakarta berasal dari berbagai disiplin ilmu, sehingga saling melengkapi. Jakarta yang kita kenal sebagai ibukota negara, selain terkenal dengan keberhasilannya di bidang ekonomi dan politik, ternyata menyimpan masalah besar. Terutama masalah kebencanaan…

9 Alasan Mahkamah Konstitusi Wajib Membatalkan Pasal Penggusuran Paksa

Aliansi Masyarakat Menolak Penggusuran Paksa yang terdiri dari berbagai LSM dan komunitas korban penggusuran mengajukan pembatalan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya karena melegalkan penggusuran paksa. Adapun alasan mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal-pasal tersebut adalah: 1. UU…

Menolak Penyamarataan Jam Belajar Anak Peserta Didik di Sekolah oleh Pemerintah Pusat

Risalah Kebijakan Tolak Full Day School   Kontroversi penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur penyamarataan jadwal 40 jam belajar selama 5 hari bagi siswa di tingkat pendidikan dasar, baik sekolah umum ataupun sekolah khusus (madrasah, sekolah luar biasa, dsb.) belum berakhir. Pihak pemerintah, melalui beragam…