Mahkamah Agung Putus Bebas Rois dan Winda Korban Kriminalisasi

Reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya membawa dampak negatif bagi ekosistem, tetapi juga bagi masyarakat yang kelangungan hidupnya bergantung pada kawasan tersebut. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah semakin sulitnya nelayan di Teluk Jakarta untuk mendapatkan tangkapan ikan. Belum lagi, upaya-upaya pembungkaman yang dilakukan pengembang kepada warga yang kritis menentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta.…

Terbitnya IMB di Pulau Reklamasi, Langkah Mundur Gubernur Anies dalam Menenggelamkan Reklamasi

Siaran Pers Koalisi Selematkan Teluk Jakarta Jakarta, 21 Juni 2019. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di atas Pulau C dan Pulau D adalah langkah mundur. Penerbitan IMB tidak hanya mengabaikan kepentingan nelayan, masyarakat pesisir dan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dari…

LBH Jakarta dan YLBHI Menutup Pos Pengaduan Udara Bersih Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah resmi menutup Pos Pengaduan Calon Penggugat dalam rangka pengajuan Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) terkait pencemaran udara di Jakarta. Gugatan ini lahir karena udara di Jakarta sudah berada di luar ambang batas udara bersih saat ini. Sebelumnya, Pos Pengaduan ini telah dibuka…

Korban Penggusuran Paksa di Batu Jaya Ajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemerintah Kota Tangerang

6 bulan sudah, tepatnya 3 Oktober 2018, 35 orang yang bermukim selama 59 tahun di belakang SDN Batu Jaya digusur paksa. Berbulan-bulan mereka hidup terkatung-katung, ada yang mengontrak, ada juga yang bahkan harus mendirikan tenda di depan lahan gusuran. Mereka menanti kepastian bermukim yang diberikan Pemerintah, namun tak juga didapatkan. Lebih buruk lagi, tak hanya…

LBH Jakarta dan YLBHI Buka Pos Pengaduan Calon Penggugat CLS Udara

LBH Jakarta dan YLBHI Buka Pos Pengaduan Calon Penggugat dalam Gugatan Warga Negara terkait Pencemaran Udara Jakarta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) membuka Pos Pengaduan Calon Penggugat dalam rangka pengajuan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait pencemaran udara di Jakarta yang sudah di luar ambang batas hari ini…

Formulir Pengaduan Calon Penggugat dalam Gugatan Warga Negara Pencemaran Udara Jakarta

CATATAN : Seluruh proses keikutsertaan Anda sebagai  Calon Penggugat Gugatan Warga Negara Pencemaran Udara Jakarta tidak akan dikenakan biaya apapun; Penggugat nantinya tidak akan direpotkan atas seluruh rangkaian persidangan yang ada; Tim Advokasi Ibukota akan menghubungi Anda segera setelah pengisian formulir pengaduan selesai dilakukan; Tim Advokasi Ibukota menjamin kerahasiaan seluruh data pribadi Anda sebagaimana tersebut…

Terasingnya Peserta Didik dari Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan

“Yang dibicarakan dalam kurikulum hanya relevan untuk kelompok tertentu. Pengetahuan yang ada di kurikulum tersebut pengetahuan siapa?” Pernyataan tersebut disampaikan Jimmy Phillip saat mengisi materi Hak atas Pendidikan di Kalabahu 40, Senin (8/4). Jimmy adalah pengajar pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Bersama LBH Jakarta dan akademisi lain ia terlibat dalam upaya menggugat Ujian Nasional pada…

Rencana Penghentian Swastanisasi Air Jakarta Tidak Partisipatif

Rilis Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) Rencana Penghentian Swastanisasi Air Jakarta Tidak Partisipatif, Gubernur DKI Jakarta Berpotensi Rugikan Publik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan kepada berbagai media bahwa kebijakan terkait penghentian swastanisasi air akan diumumkan pekan depan. Kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diambil setelah adanya kajian…

Laporan Tindak Pidana Korban Pinjol

Polisi harus Laksanakan Tugas: Tindaklanjuti Laporan Tindak Pidana Korban Pelanggaran Hukum dan Ham Aplikasi Pinjaman Online Rilis Pers No. 260/SK-ADV-PMU/III/2019 Sejak bulan Mei 2018, LBH Jakarta menerima sekitar 3000 pengaduan terkait permasalahan pinjaman online. Berdasarkan pengaduan-pengaduan tersebut, LBH Jakarta menemukan banyak pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dialami oleh korban pengguna aplikasi pinjaman online,…

KMMSAJ Desak Gubernur untuk Segera Putus Kontrak Swasta

Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta Jakarta, 22 Maret 2019. Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) menyesalkan keputusan Gubernur Anies Baswedan yang menolak pemutusan kontrak swastanisai air Jakarta dan lebih memilih pendekatan perdata. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan berpotensi menambah kerugian negara. Tepat satu tahun lalu, KMMSAJ melakukan aksi di…