Mendorong Jaminan Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Buruh Migran

  Risalah Kebijakan Mendorong Jaminan Hak Atas Bantuan Hukum Bagi Buruh Migran Dalam Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri BURUH MIGRAN BELUM TERLINDUNGI Jaminan Perlindungan Bantuan Hukum dalam RUU Perlindungan Buruh Migran belum Optimal Bantuan Hukum merupakan konsep pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan tertindas…

5 Alasan Tolak PP Pengupahan (Penjelasan Lengkap)

Sehubungan telah dikeluarkannya PP No. 78  Tentang Pengupahan dan Formula Kenaikan Upah Minimum yang menyengsarakan kehidupan para Kaum Buruh dan Rakyat Indonesia, maka  dengan ini Buruh dan Rakyat Indonesia  melakukan Penolakan terhadap PP tersebut dengan 5 alasan sebagai berikut: SERIKAT PEKERJA TIDAK DILIBATKAN DALAM KENAIKAN UPAH MINIMUM. Keterlibatan serikat pekerja dalam menentukan kenaikan upah merupakan…

Lakukan Kekerasan Terhadap Buruh, Polda Metro Jaya Dilaporkan ke Komnas HAM, Ombudsman dan Kompolnas

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Rabu (11/11), LBH Jakarta bersama dengan perwakilan buruh lintas serikat pekerja melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polda Metro Jaya. Tindak kekerasan dilakukan oleh polisi terhadap 23 orang buruh yang menjadi peserta aksi dan 2 orang pekerja bantuan hukum LBH Jakarta yang turut mendampingi aksi massa “Menolak PP Pengupahan” tertanggal 30…

Aksi Komite Persatuan Rakyat Tolak PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Komite Persatuan Rakyat batalkan PP tentang pengupahan kembali melakukan aksi di depan Istana Negara pada Rabu 28 Oktober 2015. Aksi yang dilakukan dari berbagai organisasi serikat buruh yang bergabung dalam Komite Persatuan Rakyat memulai aksinya terlebih dahulu di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sekaligus menjadikan Kemenakertrans sebagai titik kumpul massa aksi. Setelah melakukan…

Buruh Tolak PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Komite Persatuan Rakyat batalkan PP tentang pengupahan kembali melakukan aksi di depan istana negara pada rabu 28 oktober 2015, aksi  yang dilakukan dari berbagai organisasi serikat buruh yang bergabung dalam Komite Persatuan Rakyat memulai aksinya terlebih dahulu di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) sekaligus menjadikan Kemenakertrans sebagai titik kumpul massa aksi.…

Suara Penolakan Terhadap RPP Pengupahan

Proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan, ada suara penolakan dari buruh dan aktivis advokasi perburuhan. Mereka menolak pengesahan RPP itu jika isinya masih potensial merugikan buruh. Salah satu yang disasar adalah sanksi pidana. Pengacara publik LBH Jakarta, Wirdan Fauzi, mengecam penghilangan sanksi pidana dalam RPP. Ketentuan lama, PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan…

Kasus Kekerasan terhadap PRT Dampak Absennya Perlindungan Negara

Beberapa hari ini, media massa memberitakan tentang terjadinya kasus kekerasan terhadap PRT yang dilakukan oleh majikannya. Pertama, Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)  – Toipah  (sebagai Pengasuh Anak) yang diduga dilakukan oleh Anggota DPR RI – Fanny Safriansyah (Ivan Haz – Anak Mantan Wapres Hamzah Haz) dan Anna Susilowati (Amnah – istri). Kekerasan dan…

Seminar Nasional Pengadilan Hubungan Industrial dan Keadilan Bagi Buruh

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Trade Union Right Center (TURC) gelar seminar dengan tajuk “Seminar Nasional Pengadilan Hubungan Industrial dan Keadilan bagi Buruh” di Merlyn Park Hotel, Kamis (27/08). Acara ini diadakan sehubungan dengan akan diadakannya revisi terhadap Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. UU tersebut selama ini dianggap belum mengakomodir kebutuhan buruh maupun pengusaha…

Upah Minimum Buruh Migran di Taiwan Naik

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Kamis lalu (20/8) BNP2TKI melakukan sosialisasi kenaikan upah minimum Buruh Migran Indonesia (BMI) di Taiwan. Nusron Wahid yang merupakan kepala BNP2TKI hadir langsung untuk memberikan sosialisasi terkait kenaikan upah minimum tersebut. Kenaikan upah ini merupakan langkah yang baik setelah 18 tahun upah BMI di Taiwan tidak naik. Sejak awal upah buruh migran…

Konsolidasi Buruh Desak Lahirnya Desk Pidana Perburuhan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Rabu, 17 Juni 2015 di Gedung LBH Jakarta, LBH Jakarta bersama dengan beberapa perwakilan Serikat Buruh (SB) melakukan diskusi dan konsolidasi mendesak terbentuknya Desk (Unit Khusus) Pidana Perburuhan di Kepolisian. LBH Jakarta dan perwakilan SB tersebut menilai bahwa sulitnya penegakkan dan pemidanaan oleh Kepolisian terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan UU Ketenagakerjaan disebabkan belum adanya…