Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Perhatikan Pemenuhan Tempat Tinggal Alternatif Sementara Bagi Warga Tunawisma Di Situasi Wabah Pandemi COVID-19

Merespon banyaknya warga yang terancam tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi tunawisma akibat mengalami krisis pendapatan ekonomi selama wabah pandemi COVID-19, LBH Jakarta mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Jabodetabek untuk menyiapkan tempat tinggal alternatif sementara bagi seluruh tunawisma yang ada di wilayahnya. Selain beresiko terhadap keamanan dan kenyamanan diri warga tunawisma, ketiadaan tempat…

Sidang CLS Polusi Udara Jakarta Kembali Dilanjutkan dengan Agenda Pemeriksaan Ahli

Di tengah situasi Pandemi Covid-19, Sidang Citizen Lawsuit terkait buruknya kualitas udara di Jakarta tetap dilaksanakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (21/04). Agenda sidang CLS ini memasuki agenda pemeriksaan ahli. Pada persidangan ini, penggugat menghadirkan Sony Maulana Sikumbang, S.H, M.H., sebagai ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia. Pada sidang yang dilaksanakan secara online dengan mekanisme…

[SIARAN PERS] 6 AKTIVIS PAPUA DI VONIS 8 DAN 9 BULAN PENJARA

KUASA HUKUM : PUTUSAN HAKIM KELIRU & HAKIM GAGAL MENGHADIRKAN CINTA DAN DAMAI BAGI MASYARAKAT PAPUA. Jakarta, 24 April 2020. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 9 (Sembilan) bulan penjara terhadap ke-enam aktivis Papua kecuali Issay wenda yang divonis selama 8 (delapan) bulan. Purwanto selaku ketua majelis hakim membacakan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan…

Segera Lepaskan Ravio Patra, Hentikan Kriminalisasi, Ungkap Pelaku Peretasan!

Siaran Pers Bersama SAFEnet, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, KontraS, AMAR, ICW, Lokataru, AJAR, Amnesty International Indonesia, ICJR Jakarta, 23 April 2020 Ravio Patra, seorang peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi yang sering menyuarakan kritik-kritik terhadap jalannya pemerintahan ditangkap kemarin malam, 22 April 2020, sekitar pukul 21.00 – 22.00 WIB. Sebelumnya melalui akun twitter…

PN Jakpus Bebaskan Anak Papua Korban Kriminalisasi Pembunuhan 17 Pekerja Istaka Karya 2018

Tim Advokasi Papua, selaku kuasa hukum dari Sdr. MG mengapresiasi putusan sela yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Dalam putusan sela Perkara Nomor 1375/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 08 April 2020, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menerima Eksepsi Penasehat Hukum dari Sdr. MG dan menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor PDM/35/R.1.16/EKU.1/09/2019…

6 Aktivis Tahanan Politik Papua Dituntut 1 Tahun 5 Bulan karena Aksi Unjuk Rasa Menolak Rasisme

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang 6 Aktivis Tahanan Politik Papua pada Jumat, 03 April 2020. Agenda persidangan kali ini adalah pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang dilakukan secara virtual/teleconference, dimana para tahanan tetap berada di dalam rumah tahanan negara, sedangkan majelis hakim, jaksa penuntut umum dan kuasa hukum hadir di…

Ditunda Tanpa Sempat Berjalan Sidang 6 Tahanan Politik Papua

Di tengah situasi pandemik Covid-19, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat kembali menggelar sidang 6 aktivis Papua yang saat ini menjadi tahanan politik yaitu Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Dano Tabuni, Isay Wenda, Ambrosius Mulait dan Arina Elopere, Selasa (24/03). Namun sidang ditunda tanpa sempat berjalan sebagaimana mestinya lantaran hanya ada seorang hakim dari seharusnya 3…

Gubernur Jangan Bohongi Warga: Segera Hentikan Swastanisasi Air Jakarta Untuk Memastikan pemenuhan Hak Konstitusi Rakyat atas Air dan Perlindungan Kesehatan Publik dari ancaman Covid-19!

22 Maret 2020 warga Jakarta memperingati Hari Air dunia di tengah ancaman penularan pandemi Corona. Namun disaat yang sama akibat swastanisasi air Jakarta masih banyak warga Jakarta terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan di berbagai wilayah yang tidak dapat mengakses air bersih dan terpenuhi hak konstitusional atas airnya oleh negara. Kini, jangankan memenuhi kebutuhan air…

PEMERINTAH LEPAS TANGAN DALAM MELINDUNGI BURUH/PEKERJA DI TENGAH PANDEMIK COVID-19

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak pemerintah untuk melindungi buruh/pekerja di tengah pandemik coronavirus disease (Covid-19). Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/3HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 haruslah dicabut karena merupakan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan merupakan bentuk lepas tangan pemerintah dalam melindungi buruh/pekerja dalam hal keselamatan…