Focus Group Discussion Pembahasan SOP Rujukan Kasus Buruh Migran

Rabu, 1 Maret 2017, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama dengan Organisasi-organisasi yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran (JBM) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) pembahasan Standar Operasional Prosedur (SOP) rujukan kasus buruh migran. Acara ini berlangsung di Hotel Ibis Tamarin, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 77, Gondangdia, Jakarta Pusat selama 3 hari yaitu dari tanggal…

Analisa Hukum Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Terkait Izin Pabrik Semen di Rembang

Analisa Hukum[1] Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 Tanggal 16 Januari 2017   Menyikapi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016,  Tanggal 16 Januari 2017 Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengeluarkan  Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa…

Pendapat Hukum tentang Putusan MA dan Izin Pembangunan Pabrik Semen di Rembang

Pendapat Hukum [ LEGAL OPINION] TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 PK/TUN/2016 DAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 660.1/30 TAHUN 2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN BAKU SEMEN DAN PEMBANGUNAN SERTA PENGOPERASIAN PABRIK SEMEN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH 2017 [ Koalisi Akademisi…

Pemerintahan Jokowi tampak lebih mengurusi bisnis Freeport dibanding menegakkan HAM di Papua. Ilustrasi oleh Sketsagram

Usir Freeport dari Tanah Papua

PERNYATAAN SIKAP Langkah tegas Pemerintah untuk menegakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan larangan bagi perusahaan tambang, termasuk bagi PT Freeport Indonesia (“PTFI”), untuk mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat sebelum memenuhi tiga persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerinah No. 1 Tahun 2017, yakni; (1) kewajiban mengubah izin menjadi IUPK; (2) membangun smelter; dan (3) melakukan…

Bebaskan Eks Gafatar dari Diskriminasi dan Kriminalisasi

Siaran Pers Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Mahful Muis dan Abdussalam 12 tahun serta Andry Cahya 10 tahun penjara menunjukkan betapa ketidakadilan secara telanjang dipertontonkan dalam proses peradilan. Sebab, selama lebih dari 20 kali persidangan dalam waktu lebih dari 4 bulan, fakta-fakta persidangan yang terkumpul dari 24 saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan…

28 Mahasiswa STIE Tribuana Diberhentikan karena Menolak Menjadi Tim Sukses Salah Satu Pasangan Calon Bupati Bekasi

Rilis Pers LBH Jakarta Nomor 102/SK-ADV-PMU/Z.2017.01.76/II/2017 28 orang diberhentikan sebagai mahasiswa oleh STIE Tribuana hanya karena menolak perintah oknum yayasan STIE Tribuana untuk menyebarkan kalender bergambar wajah pasangan calon Bupati Bekasi dan menandatangani surat kesediaan membantu aktivitas kampanye dalam Pilkada 2017. Kejadian bermula pada bulan Oktober 2016 ketika STIE Tribuana menyediakan aula kampus, Graha Mutinem,…

Hakim Larang Sidang Direkam, Kuasa Hukum Terdakwa Protes

Rabu, 08 Febuari 2017 Pukul 14.00 WIB tim dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk sidang Pembelaan terhadap Agus Hertanto. Agenda sidang adalah pemeriksaan Saksi (a charge) dari JPU. Sekitar pukul 3 sore, mundur 1 jam dari kesepakatan sebelumnya, sidang akhirnya dibuka oleh Hakim Ketua Majelis Sarjiman, SH.,M.Hum.…

Dikira Begal, Korban Salah Tangkap Ditembak

Asep Sunandar bin. Sobri, 23 tahun, salah satu korban salah tangkap kepolisian. Di hari-hari pertamanya ia merantau ke Jakarta, Asep tidak menyangka harus menjalani hari-harinya di kursi pesakitan sebagai terdakwa karena dituduh melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (atau sering disebut begal). Kejadiannya bermula pada dini hari pukul 03.00 tanggal 13 Agustus 2016, beberapa orang…