Indonesia, Selamatkan Pengungsi Rohingya!

Press Release: Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Pencari Suaka dan Pengungsi Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Pencari Suaka dan Pengungsi mengapresiasi tindakan Pemerintah Daerah Nangroe Aceh Darussalam yang telah menerima memfasilitasi kedatangan para pengungsi tak berkewarnegaraan Rohingya di wilayahnya. Menurut Koalisi, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat menjadi contoh yang baik dengan membuka pintu,…

Mengenal Relasi Pluralisme, Negara, dan Agama

Jakarta, bantuanhukum.or.id– Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali melanjutkan rangkaian kegiatan dalam Kalabahu 36 pada Senin (6/4) di Gedung LBH Jakarta. Pada materi kedua yang dimulai pukul 13.00 Wib, peserta mendapatkan materi Pluralisme, Negara, dan Agama yang dibawakan oleh KH Maman Imanulhaq, anggota Komisi VIII DPR RI dan Baleg DPR RI, ditemani oleh co-fasilitator Nindya.…

Protection for Refugees and Asylum Seekers

Jakarta, Jakarta Legal Aid Institute – On Friday (04/07/2014) Jakarta Legal Aid Institute successfully held a training program called ‘Refugee Protection: Law, Procedure and Policy in Indonesia’. The training was initiated by LBH Jakarta and SUAKA (Indonesian Civil Society Network for Refugee Rights Protection). This training was held to increase the capacity development of the…

Pollycarpus Bebas Bersyarat, Di Mana Keadilan?

Tragedi pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia Munir kembali mendapat sorotan setelah Menteri Hukum dan Asasi Manusia pada kabinet kerja Jokowi-JK memutuskan untuk memberikan pembebasan bersyarat pada terpidana pembunuh Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Drama proses peradilan pembunuhan Munir yang mengalami pasang surut setelah Mahkamah Agung sempat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara dan kemudian hari dikurangi menjadi…

Kebijakan Anti Resettlement Australia Semakin Mempersulit Pengungsi Yang Transit di Indonesia

SUAKA mengecam keras kebijakan imigrasi anti resettlement yang baru saja dikeluarkan oleh Pemerintah Australia terhadap para pengungsi yang berada di Indonesia. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan kewajiban Internasional Australia selaku negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 dan mengakibatkan situasi tidak menentu bagi para pengungsi selama transit di Indonesia. Kebijakan imigrasi yang dikeluarkan pada 18 November…

Tetapkan Standar Prosedur Penanganan Pengungsi

Press Release Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Dan Penetapan Standar Prosedur Penanganan Pengunsi oleh Pemerintah Indonesia Jakarta (3 November 2014) – SUAKA menuntut Presiden Republik Indonesia untuk segera mengaksesi Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol 1967 serta  menetapkan standar prosedur penanganan pengungsi di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan negara transit…

Perlindungan Pengungsi, Hukum, Kebijakan & Prosedur dalam Konteks Indonesia

Jakarta – LBH Jakarta, SUAKA, dan Atma Jaya Moot Court Guild (AMG) menyelenggarakan seminar mengenai hukum pengungsi yang berjudul Refugee Protection, Law, Policy, and Procedure in the Indonesian Context, pada tanggal 21 Juli 2014 di Universitas Atma Jaya. Acara yang ditujukan untuk mahasiswa Fakultas Hukum ini bertujuan memperkenalkan tentang apa itu pencari suaka, pengungsi, perlindungan…

Kamis Ke-360, Stop Saling Klaim Kemenangan Di Pilpres 2014

“Saya yakin aksi ini akan jauh lebih hebat dan konsisten dari aksi “Plaza De Mayo”di Argentina, hingga nanti keadilan benar-benar turun dan menghukum para pelaku pelanggar HAM,” Mendung menyelimuti langit sore Jakarta pada Kamis 17/07/2014. Langit yang kelabu, dan sisa gerimis yang menggenang tak lantas menyurutkan semangat Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) untuk melakukan…

Buruh: Jangan Pilih Capres Penjahat HAM, Bentuk Pengadilan Ham Adhoc

Pada tanggal 9 Juli nanti, Indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden (Pilpres). Momentum Pilpres tersebut sangat penting bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi kaum buruh. Diharapkan Presiden yang terpilih menghormati dan menghargai kebebasan. Langkah itu harus diwujudkan dalam bentuk sikap penolakan dengan tidak memilih Capres yang memiliki potensi mengancam kebebasan dan hak asasi, yakni Prabowo Subianto yang…