Pendidikan Hukum dan Bantuan Hukum Keliling Menjadi Sarana Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas

LBH Jakarta kembali mengadakan program Pendidikan Hukum dan Bantuan Hukum Keliling, hasil kerjasama antara LBH Jakarta, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Himpunan Wanita Disablitas Indonesia (HWDI) dengan tema Pengembangan Kapasitas Disabilitas  di Menteng Square, Jakarta Pusat. (15/9/2018). Angga Miga Pramono sebagai penanggung jawab kegiatan dari LBH Jakarta  menyampaikan bahwa program bantuan hukum keliling ini…

Putusan Banding Alnody Bahari Tidak Memuaskan, Penasehat Hukum Ajukan Kasasi

Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur terkait kasus ujaran kebencian yang diputus Pengadilan Negeri Pandeglang. Alnoldy diharuskan menjalani hukuman tiga tahun penjara terkait putusan banding tersebut. Putusan ini lebih rendah dari vonis putusan sebelumnya 5 tahun penjara. Putusan Banding diputus pada hari Jumat, 13 Juli 2018 dengan dipimpin oleh Hakim…

Jakarta Legal Aid Institute: President Donald Trump Violates US Constitution by Deporting Victims of Indonesia’s 1998 Persecution

The Jakarta Legal Aid Institute (LBH Jakarta) condemns the government of the United States plan to deport around 2,000 Chinese Indonesian Christians from New Hampshire after they fled to the US in 1998 to escape ethnic and religious persecution in Indonesia. The US Constitution and international laws protect every person’s right to be treated equally…

Pemerintahan Jokowi tampak lebih mengurusi bisnis Freeport dibanding menegakkan HAM di Papua. Ilustrasi oleh Sketsagram

Usir Freeport dari Tanah Papua

PERNYATAAN SIKAP Langkah tegas Pemerintah untuk menegakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan larangan bagi perusahaan tambang, termasuk bagi PT Freeport Indonesia (“PTFI”), untuk mengekspor mineral dalam bentuk konsentrat sebelum memenuhi tiga persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerinah No. 1 Tahun 2017, yakni; (1) kewajiban mengubah izin menjadi IUPK; (2) membangun smelter; dan (3) melakukan…

Bebaskan Eks Gafatar dari Diskriminasi dan Kriminalisasi

Siaran Pers Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Mahful Muis dan Abdussalam 12 tahun serta Andry Cahya 10 tahun penjara menunjukkan betapa ketidakadilan secara telanjang dipertontonkan dalam proses peradilan. Sebab, selama lebih dari 20 kali persidangan dalam waktu lebih dari 4 bulan, fakta-fakta persidangan yang terkumpul dari 24 saksi fakta dan saksi ahli yang dihadirkan…

Pak Presiden, Segera Penuhi Janji Penyelesaian Kasus Paniai

Pastikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat Paniai Bekerja 8 Desember 2014, 4 anak mati ditembak, 2 orang mengalami luka berat dan 17 lainnya luka-luka akibat pengepungan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di Lapangan Karel Gobay, Paniai, Papua, namun hingga hari belum ada satupun yang diseret dan diadili di Pengadilan…

Orang Papua Tidak Butuh Ekspedisi NKRI Papua Barat

PRESS RELEASE Orang Papua Tidak Butuh Ekspedisi NKRI Papua Barat Ekspedisi NKRI Papua Barat sangat berbau militerisme dengan tendensi mengeruk SDA Papua (Jakarta, 9 Februari 2016) Kelompok Masyarakat Sipil Tolak Ekspedisi NKRI menyampaikan aspirasi lewat aksi yang dilakukan di depan Istana Negara siang tadi. Aksi tersebut dilaksanakan guna menyampaikan penolakan terhadap misi yang diprakarsai oleh…

5 Tahun Peristiwa Cikeusik, Akankah Terulang?

NEGARA HADIR: AKAN KAH INDONESIA MENGULANG SEJARAH KELAMNYA DALAM MENYIKAPI KEBHINEKAAN DENGAN MENGUSIR WARGA JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA (JAI) BANGKA? (5 TAHUN PASCA PERISTIWA CIKEUSIK) “Memperteguh Kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.” (Nawacita butir ke-9 Jokowi-JK) 5 tahun sudah peristiwa Cikeusik -6 Februari 2011- berlalu, namun masih lekat diingatan mengenai luka serta dampak yang disisakan. Hari…

Kekerasan Terhadap Anak Kembali Terjadi, Diduga Pelaku Anggota TNI (Lagi)

Pernyataan Pers 124/SK-RILIS/I/2016 Awal tahun 2016 ini, terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI dan mengakibatkan korban anak mengalami luka berat. Kasus tersebut terkait dengan tuduhan pencurian burung oleh T (12) dan M (16) yang diselesaikan dengan cara main hakim sendiri oleh anggota TNI. Belum lekang kasus tersebut dari perhatian kita, kekerasan terhadap anak…

Mereka yang Dihambat: Laporan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik di Jakarta

  Laporan Pemeringkatan Indeks Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Kelompok Difabel di DKI Jakarta Tahun 2015   LATAR BELAKANG Salah satu bentuk alat ukur demokrasi yang sedang diampu sebuah pemerintahan adalah dengan menimbang kemampuan negara tersebut dalam memenuhi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Artinya, negara harus mampu menjadi penyedia sekaligus pelindung bagi hak-hak setiap warga negaranya.…