PTUN Jakarta Putuskan Presiden dan Menkominfo Bersalah Melakukan Pemblokiran Internet di Papua

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada Rabu, 3 Juni 2020, memutuskan bahwa Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah dan terbukti melanggar hukum atas pemblokiran internet di Papua dan Papua barat. Pemutusan internet di Papua dan Papua barat ini dilakukan oleh pemerintah, tidak lama setelah insiden rasisme di asrama Papua…

[SIARAN PERS] 6 AKTIVIS PAPUA DI VONIS 8 DAN 9 BULAN PENJARA

KUASA HUKUM : PUTUSAN HAKIM KELIRU & HAKIM GAGAL MENGHADIRKAN CINTA DAN DAMAI BAGI MASYARAKAT PAPUA. Jakarta, 24 April 2020. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 9 (Sembilan) bulan penjara terhadap ke-enam aktivis Papua kecuali Issay wenda yang divonis selama 8 (delapan) bulan. Purwanto selaku ketua majelis hakim membacakan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan…

Aksi Hari Perempuan Internasional 2020 Melawan Kekerasan Sistematis terhadap Perempuan

Siaran Pers Kekerasan terhadap Perempuan, Sebuah Fakta yang Terus Diabaikan oleh Negara Jakarta—Perempuan Indonesia masih terus mengalami kekerasan dengan berbagai cara, militeristik dan manipulatif. Kekerasan tersebut, tidak hanya dipromosikan, tetapi juga dilakukan oleh negara. Memasuki tahun ke-22 era Reformasi, kekerasan terjadi diberbagai ranah kehidupan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah putus. Berangkat dari…

Diteror Preman Tambang, 3 Orang Petani Melakukan Aksi Jalan Kaki ke Jakarta dari Mojokerto

Siaran Pers JAKARTA – Ahmad Yani (45), Heru Prasetyo (25) dan Sugiantoro (31), tiga petani asal desa Lebak Jabung, Kabupaten Mojokerto, mendatangi dan mengadu pada Komnas HAM. Mereka kebingungan mencari perlindungan akibat teror dari preman sewaan perusahaan tambang yang tengah menjarah pasir dan batu andesit di desa mereka. “Kami diintimidasi akan dibunuh, dilaporkan polisi, bahkan…

Suciwati Adukan Presiden RI ke Ombudsman RI

Suciwati, istri dari mendiang pejuang HAM Munir Said Thalib resmi mengadukan Presiden Republik Indonesia ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir (6/11). Dalam pelaporannya Suciwati didampingi oleh YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, Imparsial dan Amnesty Internasional Indonesia. Suciwati dalam kesempatan Pers Conference yang diadakan di Ombudsman RI menyampaikan…

Laporan Pemantauan YLBHI dan 16 LBH Indonesia tentang Kondisi Hak Berekpresi dan Menyampaikan Pendapat di Indonesia 2019

Hak untuk berekspresi dan menyampaikan pendapat dimuka umum, merupakan hak asasi manusia dijamin penuh oleh Konstitusi dan undang-undang, serta bagian utuh dari demokrasi dan negara hukum. Tetapi perkembangan menunjukkan aksi-aksi mahasiswa, buruh, masyarakat dihadapi dengan represif dan brutal oleh aparat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia, Indonesia adalah Negara Hukum. Maka…

RKUHP Melanggengkan Intoleransi dan Merusak Kerukunan Antar Umat Beragama

Pada Rabu lalu (14/8), Pemerintah Indonesia melalui Tim Perumus RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa pihaknya berharap RKUHP dapat disahkan pada September 2019. Atas pernyataan tersebut, Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan menilai bahwa RKUHP Masih Bermasalah, baik dari segi substansi ide norma maupun redaksi norma, terkhusus dalam pasal-pasal pidana terkait keagamaan. Oleh…

LBH Jakarta Minta Kepolisian Hentikan Penyidikan terhadap SM Korban Dugaan Penodaan Agama!

Perempuan berinisial SM (52) di Bogor yang masuk ke dalam Masjid Al Munawaroh Bogor tanpa memakai sepatu dan membawa anjing, dilaporkan ke polisi oleh pengurus masjid. SM dilaporkan melakukan pencemaran nama baik terhadap pengurus masjid terkait tuduhan bahwa suaminya dinikahkan di masjid tersebut. Beberapa hari kemudian Kepolisian Resort Bogor, berdasarkan hasil pemeriksaan medis memastikan bahwa…

Delik Agama Diskriminatif, Tunda Pengesahan RUU KUHP!

Siaran Pers Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan Terkait rencana Pemerintah untuk segera mengesahkan R KUHP sekitar akhir Juli 2019 Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan berpendapat meskipun ada perkembangan baik terkait delik-delik keagamaan, namun masih ada pasal-pasal yang menimbulkan kekuatiran apabila diberlakukan. Pasal-pasal ini adalah: Pasal 2 RKUHP. Hukum yang hidup dalam masyarakat yang…

Potret Hak Atas Pekerjaan Orang Dengan Skizofrenia

LBH Jakarta bersama Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) mengadakan Mobile Legal Aid (Bantuan Hukum Keliling) di Sekretariat KPSI Pusat, Sabtu (18/05). Kegiatan ini dihadiri oleh anggota KPSI dan mahasiswa. Pada Mobile Legal Aid kali ini, LBH Jakarta bersama KPSI fokus pada penjelasan mengenai Hak Asasi Manusia, Hak Dasar Penyandang Disabilitas dan Hak atas Pekerjaan Penyandang…