Gugatan Surpres Omnibus Law: Saksi Yang Diajukan Presiden Akui Naskah Akademik dan Draf RUU Cipta Kerja Dibuat Bersamaan

Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 8 September 2020. Presiden selaku Tergugat yang diwakili Jaksa Pengacara Negara menghadirkan 3 (tiga) saksi fakta dari Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Keterangan yang dihadirkan para…

Indonesia: 16 Tahun Berlalu, Berapa Lama Lagi yang Dibutuhkan untuk Menemukan Pembunuh Munir?

Memperingat 16 tahun pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia Munir bin Thalib Tepat 16 tahun yang lalu, Munir dibunuh. Namun sampai saat ini, tidak ada kemajuan dalam pemeriksaan independen atas kasus ini. Pelaku utama di balik pembunuhan ini, yang diyakini berasal dari kalangan berpengaruh, sampai sekarang belum dibawa ke pengadilan. Hal ini membuat publik mempertanyakan komitmen…

Usut Secara Transparan, Akuntabel dan Tuntas Kasus Penyerangan dan Pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur

LBH Jakarta mengecam keras penyerangan terhadap warga masyarakat dan pembakaran Polsek Ciracas serta fasilitas umum di Ciracas, Jakarta Timur. LBH Jakarta menuntut kasus ini diusut secara independen transparan dan akuntabel. Jangan sampai tindakan diluar hukum dibiarkan. Terlebih jika dugaannya melibatkan Anggota TNI. Tidak boleh ada keistimewaan, perlindungan, dan kekebalan hukum untuk kelompok tertentu di republik…

(Masih) Menanti Ditemukan: Memperingati Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional 30 Agustus 2020

Penghilangan paksa dalam Konvensi Anti-Penghilangan Paksa PBB terdiri dari segala bentuk tindakan perampasan kebebasan secara paksa, baik berupa penangkapan, penahanan, penculikan, yang dilegitimasi lewat kekuasaan, dan kerap diikuti dengan penyangkalan-penyangkalan tentang pengetahuan negara atas adanya tindakan penghilangan tersebut, sehingga acap kali menempatkan korban dan keluarganya berada di luar perlindungan hukum. Penghilangan paksa marak terjadi pada…

Mahasiswa Adukan UNAS ke Ombudsman Terkait Pemberian Sanksi DO dan Skorsing

Mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) yang tergabung dalam Aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD) mengadukan rektorat UNAS ke Ombudsman Jakarta Raya. Pengaduan dilakukan terkait adanya dugaan maladministrasi dalam penjatuhan sanksi akademik Drop Out dan skorsing terhadap 7 (tujuh) mahasiswa yang menuntut transparansi dan pengurangan uang kuliah di UNAS. Mahasiswa didampingi Tim Advokasi Untuk Demokrasi dalam pengaduan yang…

Tolak Kriminalisasi: Segera Terbitkan Sp3 dan Bebaskan Peserta Aksi Tolak Omnibuslaw Ruu Cipta Kerja

Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Tim Advokasi untuk Aksi 14 Agustus mendesak Kepolisian Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) untuk menghentikan kriminalisasi terhadap peserta aksi yang menolak Omnibuslaw RUU Cipta Kerja pada 14 Agustus 2020 lalu. Jakarta, 16 Agustus 2020 – Tim Advokasi untuk Demokrasi mengecam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Kepolisian…

Nasib Ratusan Buruh Korban PHK Sepihak PT. Sulindafin: BPJS Kesehatan Dibekukan Berbulan-bulan

Siaran Pers Pada November 2019, ratusan buruh PT. Sulindafin, Tangerang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak dengan dalih tutupnya perusahaan. Pada mulanya, PT. Sulindafin yang mengaku merugi mengumumkan akan melakukan penutupan produksi perusahaan dan menawarkan uang kompensasi yang tidak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan. Perusahaan menutup ruang perundingan dan justru mempekerjakan kembali ex-karyawan tetap yang menerima…

JPU Tidak Mendatangkan Ahli, Sidang Vandalisme di Tangerang Ditunda Kembali

Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang pidana kasus vandalisme di Tangerang (5/8). Sebelumnya, Majelis Hakim menunda persidangan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) gagal menghadirkan Ahli ke persidangan. Senada dengan minggu sebelumnya, Hakim kembali menunda persidangan dikarenakan hal yang sama. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Terdakwa meminta hakim untuk segera melanjutkan sidang dengan agenda saksi a…

UNAS HARUS BERHENTI MEREPRESI SUARA KRITIS MAHASISWA

Tim Advokasi Untuk Demokrasi mengecam keras tindakan Universitas Nasional (UNAS) yang hingga kini terus merepresi kritisisme mahasiswanya yang menuntut keringanan biaya kuliah. Tidak hanya melanggar prinsip kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi yang seharusnya dijunjung tinggi civitas akademika, tindakan UNAS juga melanggar hukum. Sejak 16 Mei 2020, mahasiswa UNAS telah menuntut adanya keringanan biaya kuliah di…

Keluarga Korban Penyiksaan Minta Propam Tindak Polisi Polres Tangerang dan Polda Metro Jaya yang Melakukan Penyiksaan

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan saksi-saksi mendatangi Unit 4 Paminal Propam Polda Metro Jaya, guna memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Polres Tangerang dan Polda Metro Jaya terhadap Muhammad Riski Riyanto (21) dan Rio Imanuel Adolof (23), korban pemidanaan yang…