LBH Jakarta Mengecam Kepolisian yang Menghalangi Pendampingan Hukum terhadap Buruh Awak Mobil Tangki yang Ditangkap secara Sewenang-wenang

Siaran Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam tindakan aparat Kepolisian Resor Jakarta Utara dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang menghalangi pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada para buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina yang ditangkap sewenang-wenang kemarin sore (18/3). Hingga rilis ini dibuat para buruh belum bisa bertemu dengan penasehat hukum meskipun sudah…

Tim Advokasi Selamatkan KPK Serahkan Dokumen Kesimpulan Perkara Wadah Pegawai KPK vs Pimpinan KPK

Siaran Pers Tim Advokasi Selamatkan KPK Tim Advokasi Selamatkan KPK Serahkan Dokumen Kesimpulan Perkara Wadah Pegawai KPK vs Pimpinan KPK Kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta Tim Advokasi Selamatkan KPK yang terdiri dari YLBHI, ICW, LBH Jakarta, dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi telah memberikan dokumen kesimpulan perkara gugatan tata usaha negara kepada Majelis Hakim PTUN…

Masih Mencium Adanya Kejanggalan, LBH Jakarta akan Mengajukan Banding atas Kasus Korban Dugaan Salah Tangkap dan Penyiksaan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi membacakan putusan terhadap korban dugaan penyiksaan dan salah tangkap Musthofa bin Abdillah alias Tape, Senin (18/02. Hakim menyatakan bahwa Mustofa telah bersalah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan (begal) yang didakwakan kepadanya. Mustofa dijatuhi  hukuman penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim. “Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan bersama-bersama…

Regulasi Tidak Melindungi Masyarakat, Pinjaman Online Pertaruhkan Nyawa

Rilis Media No. 168/SK-ADV-PMU/II/2019 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyampaikan turut berduka cita mendalam atas meninggalnya Bapak Zulfadli, salah satu penerima pinjaman online yang ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri pada hari Senin lalu. LBH Jakarta sudah melakukan investigasi awal dan datang bertemu dengan istri Alm. Bapak Zulfadli. Saat ini beliau dalam keadaan sangat terpukul,…

Keterangan Saksi Fakta dan Ahli Menguatkan Adanya Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan SK Mutasi Pegawai KPK

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali mengadakan persidangan sengketa tata usaha negara antara Wadah Pegawai (WP) KPK vs Pimpinan KPK pada Kamis (31/1). Persidangan kali ini memasuki agenda mendengar keterangan saksi fakta dan ahli dari pihak penggugat, dalam hal ini Wadah Pegawai KPK. Hadir sebagai saksi fakta Rasamala Aritonang (Kabag Perundang-undangan dan Produk Hukum…

WP KPK Hadirkan Saksi Ahli Manajemen SDM di Sidang Sengketa SK Rotasi dan Mutasi Pegawai KPK

Kamis (24/1), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang sengketa TUN soal SK rotasi dan mutasi pegawai KPK antara Wadah Pegawai KPK (penggugat) dengan Pimpinan KPK (tergugat) dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi ahli dari pihak pengugat. Dalam kesempatan mendatangkan saksi ahli ke persidangan, WP KPK meminta Ir. Dinarwulan Sutoto, M.Si, Direktur Utama PT.…

LBH Jakarta Bantah Replik Penuntut Umum tentang Mustofa Tidak Disiksa

Sidang perkara dugaan penyiksaan dan salah tangkap Musthofa Abdillah alias Tape kembali digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, Rabu (24/01). Sidang memasuki tahap pembacaan duplik untuk menanggapi replik dari penuntut umum. Dalam sidang ini LBH Jakarta sebagai penasihat hukum Mustofa membantah semua replik penuntut umum yang menyatakan tidak adanya penyiksaan. Sebelumnya dalam replik, penuntut umum menyatakan…

Sewenang-wenang Menerapkan Pasal Makar Dalam Penanganan KNPB Akan Menyuburkan Siklus Represi di Papua

Pada 8 Januari 2019 lalu, pihak kepolisian telah menetapkan (3) tiga anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai tersangka kasus makar. Kasus ketiga anggota KNPB ini kini telah dilimpahkan ke Mapolda Papua guna diproses lebih lanjut oleh Ditreskrim Umum Polda Papua. Kasus ini bermula dari penyelenggaraan kegiatan perayaan ibadah syukuran hari HUT KNPB Timika yang…

Koalisi Masyarakat Sipil Serahkan Laporan Penyelidikan Independen Kasus Serangan terhadap Novel Baswedan

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi KPK terdiri dari YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, Kontras, PSHK, Lokataru, ICW dan yang lainnya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyerahkan Laporan Penyelidikan Independen kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan kepada pimpinan KPK serta memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (15/01). Selain penyerahan laporan hasil penyelidikan, Koalisi…

Warga Korban Penggusuran Rusun Petamburan Tagih Hutang 4,7 M ke Pemprov DKI Jakarta

Rilis Pers 78/SK-ADV-PMU/I/2019 Warga Korban Penggusuran Petamburan Minta Anies Hormati Putusan Pengadilan dan Bayar Hutang 4,7 M Kepada Warga 12 tahun sudah warga korban penggusuran Rusun Petamburan menanti Pemprov DKI Jakarta melaksanakan putusan pengadilan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak 2005 tersebut memerintahkan Pemprov DKI membayar ganti rugi kepada 473 KK warga Petamburan sebesar…