Gerakan Melawan Lupa: Jangan Pilih Capres Pelanggar HAM

Pernyataan Sikap

Demokrasi dan kebebasan yang kita nikmati saat ini adalah hasil dari perjuangan melawan rezim ototarian orde baru. Perjuangan itu tidak diraih dengan mudah, tapi diwarnai dengan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dan mahasiswa. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu adalah harga yang harus dibayar mahal dari keinginan meraih demokrasi dan kebebasan itu.

Berbagai kasus pelanggaran HAM itu hingga kini tidak kunjung diselesaikan negara. Padahal, penuntasan kasus-kasus itu tidak semata untuk menegakan kebenaran dan keadilan bagi korban, tapi juga menjadi tahapan penting yang menentukan masa depan demokrasi dan HAM di Indonesia.

Di tengah belum tuntasnya berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut, para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM justru maju sebagai kandidat Capres 2014. Meski paska pemilihan legislatif 2014, hanya Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam peristiwa penculikan 1997/1998 yang berpeluang lolos menjadi kandidat Capres 2014.

Kemunculannya di atas pentas politik mengusik nurani kita. Apalagi para korban hingga kini masih hilang dan perjuangan keluarga korban meraih keadilan tak kunjung terpenuhi.

Kita semua memiliki hutang sejarah terhadap seluruh korban penculikan dan korban kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Mereka adalah martir perubahan dalam perjuangan kolektif mewujudkan cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang demikratis. Tanpa pengorbanan mereka, kita tentunya tidak akan bisa meraih, merayakan dan menikmati demokrasi serta kebebasan seperti ini.

Melalui gerakan melawan lupa ini, penting diingat dan disadari oleh kita bahwa perjuangan untuk membangun negara Indonesia yang demokratis dan menghormati HAM belumlah usai. Kebenaran dan keadilan masa lalu tetap menjadi agenda yang harus terus diperjuangkan. Kasus pelanggaran HAM, darah para korban dan penderitaan keluarga korban harus selalu diingat dan diwujudkan oleh kita melalui pandangan dan sikap penolakan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Keadilan dan kemanusiaan harus ditegakkan di atas kepentingan-kepentingan lainnya.

Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa menilai pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Indonesia tahun 2014 memiliki permasalahan secara moral dan hukum. Kami juga mendesak agar kasus penculikan aktivis 1998 diusut tuntas dan pemerintah segera menjalankan rekomendasi DPR untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc terkait kasus ini.

Lebih dari itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mendesak negara, partai politik, Capres dan lembaga negara lainnya untuk menyelesaikan semua kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini. Komitmen terhadap HAM dan komitmen untuk menyelesaikan semua kasus-kasus pelanggaran HAM sudah seharusnya menjadi komitmen serta platform partai politik dan para Capres yang berkontestasi pada pemilu 2014 dan harus direalisasikan ketika mereka berkuasa. Perjuangan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM adalah bagian perjuangan melawan lupa dan menjadi tugas suci kita bersama.

KOALISI MASYARAKAT SIPIL MELAWAN LUPA:

1. Imparsial
2. KontraS
3. YLBHI
4. Elsam
5. ICW
6. HRWG
7. Politik Rakyat
8. LBH Jakarta
9. LBH Pers
10. Institute Demokrasi
11. KASUM
12. JSKK
13. IKOHI
14. Ridep Institute
15. KRHN
16. LBH Masyarakat
17. Perempuan Mahardika
18. LBH Surabaya
19. AJI Indonesia
20. PUSHAM-UII Yogyakarta
21. INFID
22. NAPAS (Solidaritas untuk Papua)
23. FBLP (Federasi Buruh Lintas Pabrik)

Kontak: Muhamad Isnur (LBH Jakarta) : 081510014395 | [email protected]