Jakarta, bantuanhukum.or.id—Dua bulan terakhir seruan “Demokrasi!” kembali tersiar di khalayak. Jebolnya RUU Pilkada yang meniadakan Pilkada langsung dianggap sebagai kemunduran bagi demokratisasi (proses menuju demokrasi) di Indonesia. Berbagai kalangan menganggap Indonesia belum mencapai Demokrasi, termasuk kelas buruh.
Serikat Buruh dianggap perlu mengambil peranan dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. LBH Jakarta melalui Karya Latihan Bantuan Hukum Buruh (Kalabahu Buruh) menghadirkan Sultoni, Kordinator Nasional Sentra Gerakan Buruh Nasional (SGBN) berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang “Peranan Serikat Buruh dalam Demokratisasi di Indonesia” Sabtu (18/10) di Gedung LBH Jakarta, JL Diponegoro No. 74.
Awalnya sebagian peserta pesimis akan hadirnya demokrasi di Indonesia, bahkan menganggap demokrasi ‘utopis‘. “Demokrasi itu hanya angan-angan. Demokrasi itu topengnya para penguasa untuk menindas”, seru seorang peserta. Namun, Sultoni memaparkan sejarah gerakan buruh di Indonesia, kepentingan buruh yang memang sejak dahulu bertentangan dengan kepentingan pemodal. Ia juga membukakan paradigma buruh untuk berperan serta untuk terwujudnya demokrasi.
“Saat ini kita mengenal nama-nama ini sebagai pelaku sejarah”, Sultoni berkata menunjuk nama pelaku sejarah masa lalu. Ia mengajak para buruh untuk mulai menyadarkan kegentingan demokrasi, masuk ke dalam ranah politik dengan membentuk partai politik buruh, memperjuangkan demokrasi. “Nantinya kita harus juga bisa dikenang sebagai pelaku sejarah untuk mewujudkan demokrasi”, tambahnya.
Lebih lanjut, Sultoni memaparkan saat ini kawan-kawan buruh yang duduk di Gedung DPR RI belum mampu mewujudkan aspirasi buruh. Menurutnya, buruh seharusnya membentuk partai politik buruh dan masuk ke dalam legislatif, guna memperjuangkan kesejahteraan buruh. Namun, banyak tantangan untuk mewujudkannya, di antaranya harus memiliki cabang di berbagai daerah serta modal yang besar.
Sultoni berharap melalui Kalabahu buruh ini, dapat dihasilkan diskusi antar serikat buruh yang membawa perubahan bagi kehidupan buruh dengan demokrasi di Indonesia, sehingga Demokrasi tidak lagi utopis bagi kaum buruh. (Bunga)
