Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970 yang isi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Pendirian LBH Jakarta yang didukung pula oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya.

Lambat laun LBH Jakarta  menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi. Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto yang berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap seluruh penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sekarang. Semangat ini merupakan bentuk peng-kritisan terhadap perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Hingga saat ini, LBH Jakarta telah menerima ribuan pengaduan dari masyarakat. Terhitung mulai tahun 2002 hingga 2006 tercatat 5.718 kasus masuk, dengan jumlah 96.681 orang terbantu. Banyaknya pengaduan yang masuk, mengindikasikan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum. Oleh karenanya, semoga situs ini dapat memberikan informasi lebih tentang kinerja LBH Jakarta serta membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Kepercayaan Anda semua yang dapat memberikan komitmen kepada kami untuk senantiasa membela para pencari keadilan.

Visi

  1. Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);
  2. Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system);
  3. Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).

Misi

  1. Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
  2. Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
  3. Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
  4. Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang tanggap terhadap kepentingan lapisan masyarakat lemah dan miskin;
  5. Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

32 Comments

  1. Mohon bantuannya dgn kasus istri sy yg ditahan di tahti polda metro jaya dah berjalan 90 hari,sebagai karyawan anak koin Judi meja ikan di daerah Duta Garden tangerang..
    Skrg ini bosnya sdh tdk tanggung jawab,
    Dan nmr hp sdh tdk bs dihub.

  2. Salam LBH jakarta, sya baru usai PKPA dan berencana mengikuti UPA tahun ini. Dari dlu sy ingin sekali menjadi advokat LBH. Apakah LBH jakarta menerima magang advokat. Kira2 jika ingin magang advokat di LBH jakarta apa saja persyaratannya ?

  3. Maaf saya memiliki masalah yang sangat rumit…. karena keluarga kami org yg tidak mampu dan tidak mengerti hukum….
    Saya ingin bertanya hukum sewa menyewa….
    Jadi begini keluarga kami menyewa tanah berpuluh puluh tahun…
    15 january 2016…daerah kami kena musibah kebakaran..alhamdulillah rumah kami tidak kena tpi dampaknya rumah kami rusak parah..
    niat kami mau memperbaiki seadaanya tetapi yg mengklaim tanah datang dan mengusir kami begitu saja..pdhlkn PBB atas nama bapak saya…dan setau saya ini tanah milik PT..dulu saya pernah membaca surat dri Pt.Tersebut bahwa tanah milik Pt.tersebut… dan kami boleh membangun sampai tanah itu diambil ahli oleh Pt.. tiap bulan kami membayar uang sewa keorg tersebut bukan kePT..
    Org tersebut terkenal sebagai tuan tanah.. usut punya usut org tersebut juga tidak memiliki sertifikat tanah yg kami tempati…
    Yg saya ingin tanyakan…
    Apakah dia punya HAK mengusir kami tanpa uang kerohanian… sdgkn keluarga saya mebayar sewa n pajak PBB…

  4. Nama saya Lina
    saat ini saya sedang menghadapi mslh catering saya dari tahun 2014 – 2015 belum terbayarkan oleh trans tv…. untuk itu saya mohon bantuan harus kemana saya melaporkan hal tsb……..trim’s

    • Kepada Bapak/Ibu LBH, saya ingin bertanya alamat kantor LBH di Tangerang Selatan dimana? Mohon infonya..terima kasih.

      • terima kasih atas pertanyaannya, mohon maaf kami baru bisa merespon sekarang.. untuk wilayah Tangerang Selatan, kami tidak punya kantor perwakilan. Silahkan ke LBH Jakarta karena lingkup kerjanya meliputi JABODETABEK dan Banten

  5. pak mau tanya suami saya menikah lagi dan keluar buku nikah sedangkan setatusnya masih beristri mohon bantuannya

  6. Suami saya pns di sebuah instansi pemerintah dalam hal ini yg bersangkutan melakukan pemalsuan identitas sehingga kluar ktp ke 2 stlh ktp resmi yg menikah dgn saya,di ktp ke 2 dia status blm menikah,karyawan swasta dan nama serta tahun lahir tdk sesuai dgn akte lahir ktp ke 2 daerah cakung jakarta timur

  7. Untuk konsultasi dengan masalah rumah sakti terkait anak saya yg ditahan krn tak mampu bayar biaya? RSUD Psr Rebo

    • terima kasih telah berkonsulltasi ke kami, tetapi karena kami tidak melayani konsultasi via online, maka kami menyarankan untuk datang dan berkonsultasi langsung dengan Pengacara Publik LBH Jakarta yang beralamat di Jl. Dipoengoro 74 Menteng Jakarta Pusat, konsultasi buka setiap Senin-Kamis dari Pukul 09.00-13.00 Wib, terima kasih.

  8. Saya butuh bantuan hukum,tapi saya tinggal di pangkalan kerinci pelalawan riau, kasusnya sdh ditolak dari bpsk pekan baru dan dianjurukan ke pengadilan pangkalan kerinci pelalawan riau,mohon bantuannya siapa yang bisa kita hubungi yang lebih dekat dengan pangkalan kerinci.

  9. Mohon ijin saya berminat membuka cabang LBH di Balikpapan apa persayaratannya

    terima kasih wass

  10. Assalammualaikum.w w.

    permasalahan saya adalah :

    Saya membeli tanah daerah Cinangka sawangan, kota Depok ,dengan murah lebih setahun yg lalu (dibawah pasaran) dari tetangga saya secara geblokan dengan menunjukkan batas2nya, yang luasnya setelah diukur BPN adalah 545 m2 ,surat2nya terdiri dari AJB dg luas 325m2 dan kwitansi asli tahun 1981 seluas 185 m2 ,yang mana tetangga saya mengaku bahwa tanah yang ditawarkan tersebut adalah sudah miliknya, yg dibeli dari saudaranya(tangan ke 2 yg membeli tahun 1981 dari tangan pertama)) ,tapi belum dibalik namakannya (tangan ke 3), tapi setelah saya bangun rumah , timbul masalah dari anak pemilik tanah tangan pertama yg mempermasalahkan tanah yg saya beli tersebut(yg bersangkutan memang mafia tanah terkenal suka jual2 tanah orang tanpa sepengetahuan pemiliknya) , padahal tanah tersebut sudah dijual tahun 1981 oleh bapaknya, ke tangan ke 2 , dan sekarang surat2 tanah tersebut telah menjadi sertifikat a/n saya.

    yang saya sayangkan adalah , tetangga saya yang menjual tanah tersebut ke saya , bukannya menolong kami , malah bergabung dengan anak( mafia) yg mempermasalahkan tanah tersebut , dengan alasan saya telah mengambil kelebihan tanah tersebut, sebenarnya tidak ada kelebihan tanah,( mengada ada)yg seluas 185 m2 (225 m2 BPN ) padahal penunjukkan batas2 tanah tsb oleh tetangga saya disaksikan oleh petugas dari BPN dan orang yg mengurus surat2 tanah saya tersebut . masalah ini telah diketahui oleh Rt dan Rw kami , yg menyayangkan tindakan dari mafia dan tetangga saya .

    dengan peristiwa ini saya merasa sangat terganggu dan kecewa kepada tetangga saya , yg tadinya berjanji untuk menyelesaikan masalah bila ada sesuatu dengan tanah tsb, sekarang malah ikut2tan sama mafia tsb, seolah olah dia tidak benar menjual dengan batas2 yg ditunjukkan tsb

    menurut masyarakat setempat mafia tanah tersebut saat ini sedang bermasalah dengan hukum karna kasus jual tanah tanpa sepengetahuan pemiliknya dan dituntun bayar ganti rugi .

    Yang saya pertanyakan :,
    1. Dapatkah anak pihak pertama/ Mafia tanah tsb (bapaknya masih hidup) mengklaim tanah tersebut padahal jelas2 , tanah tersebut bukan tanahnya lagi sejak tahun 1981 (kwitansi asli + materai Rp 25) terlampir. dan mafia tersebut tidak mempunyai surat2 apapun mengenai tanah tsb.

    2. Mafia tersebut mengancam akan lapor polisi , kami tantang kalau kami yg akan melaporkannya .

    Atas dasar kejadian diatas tindakan apa yang harus kami lakukan , dan bagaimana menurut hukum tetang masalah ini.
    kami ingin sekali memenjarakan mafia ini dan tetangga saya yang telah mempermainkan kami dengan semena mena ini.

    Apakah kami bisa mendapat bantuan hukum dari LBH atas masalah tanah saya ini

    Atas petunjuk dan sarannya, sebelumnya saya ucapkan terimakasih

    • Billy Nuskan yang baik, kami mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa melayani konsultasi secara online. Hal ini didasari atas beberapa pertimbangan, diantaranya kelengkapan dan verifikasi data. Untuk itu, kami memohon Billy Nuskan untuk langsung menyampaikannya dengan tatap muka kepada pengacara-pengacara kami di Kantor LBH Jakarta, yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat. Konsultasi dilakukan pada Hari Senin – Kamis, mulai Jam 09.30 – 15.00. Atau bisa menghubungi kantor kami dengan nomor telepon 021-3145518. Terima Kasih.

  11. Mohon konsultasi hukum tentang pengerusakan properti, pengancaman utk merusak rumah saya, melakukan tindak penganiyaan terhadap saya & menaruh sampah-sampah di atas asbes rumah saya.
    Terima kasih

  12. Saya sedang bertugas di pulau Bali sehingga untuk pemilu pada hari ini 09 Juli 2014, saya akan melakukan pencoblosan di Bali.

    Istri saya pada hari Senin tanggal 07 Juli 2014 mengirimkan dokumen A5 dari Citayam Depok sebagai persyaratan mengikuti pemilu melalui jasa JNE Depok dengan no. pelanggan 10515600, no. e-connote: DPKG500342792814 biaya kirim Rp.26.000,- bersifat urgent dan dijanjikan akan sampai di tempat tujuan (Denpasar Bali) pada hari Selasa tanggal 08 Juli 2014.

    Namun sampai hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 pukul 13:41 WITA dokumen tersebut tidak sampai di alamat tujuan.

    Saya tidak dapat menggunakan hak pilih saya pada pemilihan presden tahun 2014.

    Bagaimana membuat JNE agar bertanggung jawab? Terima kasih

  13. saya mau mengadukan perusahaan saya, karna sistem kerja nya yang tak sesuai. tidak ada uang lemburan, tidak di beri slip gaji, gaji tak menentu tiap bulan,
    pt talkindo selaksa anugrah

  14. Saya baru saja lulus dari fakultas hukum universitas tanjungpura pontianak. Saya ingin mengajukan diri sebagai relawan magang karena saya ingin belajar banyak di lembaga ini. Kira kira siapa yang dapat saya hubungi?

    • Untuk Konsultasi dan menjawab pertanyaan dan permsalahan2 tersebut bisa dilakukan secara langsung dengan tatap muka dengan Pengacara-Pengacara kami di Kantor LBH Jakarta, Jl. Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat.

      Konsultasi dilakukan pada Hari Senin – Kamis, mulai Jam 09.30 – 15.00.

      Untuk komunikasi lebih lanjut sila hub 021-3145518

      Salam

        • Dear Bu Nadya, terima kasih atas pertanyaannya, untuk semua proses konsultasi di LBH Jakarta tidak dipungut biaya, Konsultasi dapat datang langsung ke kantor LBH Jakarta yang beralamat di Jl Diponegoro 74 Menteng Jakarta Pusat. Setiap Senin – Kamis 09.00-15.00 Wib , terima kasih.

Komentar