Joomla 1.5 Template By Youjoomla.com

Jakarta - LBH Jakarta mengecam rencana Pemprov DKI menggandeng Front Pembela Islam (FPI) untuk mengawasi tempat hiburan malam. Mereka menilai FPI sebagai biang kekerasan.

"Dengan menggandeng FPI, Foke telah memilih bersekutu dan mendukung kekerasan. Ini kontras dengan sikap Foke terhadap masyarakat sipil, yang selama ini cenderung tutup kuping dan sulit untuk menerima masukan dan kritik," kata Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Diponegoro 74 Jakarta, Jumat, (5/8/2010).

Dalam catatan LBH Jakarta, selama FPI berdiri sedikitnya telah terjadi 99 kekerasan. Seperti penyerangan ke Komnas HAM pada 23 Juni 2000, penyerangan terhadap acara kontes waria di Diskotik Stardust Sarinah pada 25 Juni 2005 dan penurunan paksa patung 3 mojang di Bekasi pada 25 Mei 2010.

"Untuk menegakkan Perda, Pemda tidak boleh tunduk atas tekanan pihak manapun dan sebagai penegak hukum, PNS atau Satpol PP harus independen dan menjunjung tinggi hukum," terang Nurkholis.

Lebih lanjut Nurkholish mengatakan, FPI akan membuat penegakan Perda menjadi bias, karena ormas itu bergerak dengan brutal. FPI juga kadangkala melakukan ancaman terhadap warga, penangkapan dan penghancuran barang di lokasi.

"Intervensi FPI akan membuat penegakkan Perda cenderung bias dan sewenang-wenang karena aparat tunduk bukan pada prosedur hukum melainkan pada tekanan," tutup Nurkholis.

Sebelumnya diberitakan, Satpol PP Pemprov DKI akan menggandeng ormas untuk mengawasi THM saat bulan Ramadan nanti. Salah satu ormas yang digandeng adalah FPI.

"Kita akan libatkan ormas untuk mengawasi tempat hiburan malam sesuai dengan perda. Kita sudah melakukan komunikasi dengan FPI dan akan melakukan komunikasi dengan ormas lainnya," ujar Kasatpol PP DKI Effendi Anas saat dihubungi detikcom, pada Selasa (3/8/2010) lalu.

(asp/gun)

Sumber :http://www.detiknews.com/read/2010/08/06/172405/1415191/10/gandeng-fpi-pemprov-dki-dinilai-bersekutu-dengan-kekerasan

Jakarta - Ketua FPI Rizieq Shihab menilai LBH sebagai LSM yang tidak tahu diri. Menurut dia jauh lebih baik bila LBH dan LSM yang selama ini kritis terhadap aksi-aksi FPI dibubarkan saja.

"Bukan FPI, tapi LBH dan LSM liberal lainnya yang harus dibubarkan," seru Rizieq Shihab dalam orasinya dalam peringatan milad FPI di Lapangan Monas, Jakarta, Sabtu (7/8/2010).

Dia mengaku sangat bingung dengan ulah LBH yang selalu bersuara miring terhadap semua tindakan FPI. Tidak terkecuali rencana Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta menyertakan massa FPI dalam kegiatan pengamanan bulan suci Ramadan tahun ini.

"Semuanya dibilang salah. Apa coba maunya? Harusnya mereka tahu diri karena dibiayai pemda. Sedangkan kegiatan kita tidak ada yang biayai," ujar Rizieq disambut gempita massa FPI yang memadati lokasi acara.

Lebih lanjut, pria berkacamata ini menyindir desakan pembubaran FPI yang sempat beberapa kali muncul. Kenyataannya itu tidak perhah terjadi.

"Kemarin ribut-ribut kita mau dibubarkan, eh malah tahunya Kapolda dan Gubernur datang ke kita. Tambah stroke orang-orang liberal itu melihat kita," ujarnya.

Bukan hanya FPI yang dimintanya untuk dibubarkan, melainkan juga aliran Ahmadiyah yang disebutnya jelas-jelas melanggar SKB 3 menteri. Namun, dia menegaskan pembubaran itu harus diikuti dengan pembinaan terhadap penganut Ahmadiyah.

"Kami siap membina mereka kembali kepada yang haq," seru Rizieq disambut pekik takbis massa FPI.

(lh/ndr)

Jakarta, Kompas - Pemerintah dinilai lambat mengajukan draf Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat. RUU KUHAP itu sangat penting untuk pembaruan sistem hukum di Indonesia.

Hal itu dikatakan Ketua Tim Perumus Draf RUU KUHAP Andi Hamzah dalam pertemuan di Jakarta, Kamis (29/7). ”RUU KUHAP selesai dirumuskan tahun lalu. Pemerintah sebenarnya tinggal mengajukannya kepada DPR untuk dibahas, tetapi sampai sekarang belum diajukan,” ujarnya lagi.

Andi menjelaskan, perumusan RUU KUHAP dilakukan sejak 1999. ”Entah berapa puluh hotel yang digunakan untuk pembahasan RUU itu,” katanya.

Selain itu, lanjut Andi, studi banding ke beberapa negara juga dilakukan, seperti ke Amerika Serikat (AS), Belanda, dan Perancis. Biaya perumusan RUU KUHAP itu cukup besar, mencapai miliaran rupiah. Biaya itu dibantu Pemerintah AS.

Andi menilai, RUU KUHAP yang ada sekarang cukup lengkap dan komprehensif karena didasarkan pada studi banding dengan KUHAP dari beberapa negara. ”RUU KUHAP yang dirumuskan itu sangat penting bagi nusa dan bangsa pada masa mendatang, bukan bagi saya atau suatu institusi,” katanya.

Oleh karena itu, papar Andi, pemerintah seharusnya segera membahas RUU KUHAP dengan DPR. Namun, sayangnya RUU itu masih tertahan di pemerintah dan tidak diajukan kepada DPR. ”Masalahnya, setiap ganti menteri, RUU bisa mentah,” ujarnya.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Studi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Restaria Hutabarat menambahkan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Komite untuk Pembaruan KUHAP mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan surat dan penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU itu dengan DPR.

Selain itu, lanjut Restaria, Komite juga mendesak pemerintah dan DPR segera membahas substansi RUU KUHAP. Sebab, ketentuan KUHAP yang ada saat ini memiliki banyak kelemahan.

”Masalah penyalahgunaan wewenang penegak hukum pidana, makelar kasus, mafia peradilan, penyiksaan, dan kriminalisasi rakyat miskin tidak akan pernah tuntas tanpa ada perubahan KUHAP,” tutur Restaria.

Andi menjelaskan, substansi RUU KUHAP yang penting adalah ketentuan penahanan. Dalam RUU itu, penahanan tidak bisa dilakukan penyidik atau penuntut secara sepihak. Penahanan, jangka waktu 5 x 24 jam, harus mendapat penetapan dari hakim komisaris.

Penetapan penahanan oleh hakim komisaris itu berlaku di AS, Belanda, dan Malaysia. (fer)

 

Sumber :http://cetak.kompas.com/read/2010/07/30/02594168/pemerintah.lambat.bahas.ruu.kuhap