Joomla 1.5 Template By Youjoomla.com

http://www.bantuanhukum.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=202%3Arepresi-dan-abai-dimulai-dari-rencana-anggaran&catid=76%3Alaporan-penelitian&Itemid=127〈=id

Megahnya infrastruktur kota Jakarta rupanya tak seindah kehidupan sebahagian masyarakatnya. Kesejahteraan masih menjadi bayang-bayang yang melintas dibenak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Sepanjang tahun 2003-2006, angka kemiskinan menunjukkan kenaikan rata-rata 13,7 persen setiap tahunnya atau sebanyak 96 ribu jiwa (lihat lampiran 1). Selain kemiskinan masih menjadi masalah yang sulit ditangani oleh pemprov DKI Jakarta, rendahnya kualitas layanan publik menjadikan problem solving yang setiap tahun belum terjawab. Situasi tersebut justru kontrapoduktif dengan posisi DKI jakarta sebagai ibukota negara dan kualitas sumberdaya aparatur yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya, seharusnya pemprov DKI jakarta lebih strategis menerapkan program-program pembangunan yang lebih mengarah pada perbaikan dan peningkatan kualitas hidup warganya.

Harapan akan terjadinya perubahan kearah perbaikan seharusnya mulai meretas dengan adanya pemimpin baru yang lahir dari pemilihan langsung. Namun, hal tersebut belum terjawab setidaknya bila ditengok dari arah kebijakan APBD tahun 2008. Dari penelusuran KOPAJA, dari kebutuhan belanja tahun 2008 yang mencapai Rp 19,9 trilyun justru lebih diarahkan menggemukan kebutuhan aparaturnya ketimbang memenuhi harapan rakyat untuk bisa menikmati pembangunan yang lebih adil dan manusiawi sesuai dengan hakekat dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan anggaran. Posisi masyarakat (terutama kaum miskin kota) masih menjadi pihak yang paling dikorbankan sekurangnya untuk dua bidang besar kehidupan yaitu pendidikan dan kesehatan.