Joomla 1.5 Template By Youjoomla.com

1. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, beralamat di Jalan Merdeka Utara, Jakarta;
2. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Wakil Kepala Negara, Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, beralamat di Jalan Kebon Sirih No. 14, Jakarta Pusat;
3. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Luar Negeri, Raden Mohammad Marty Muliana Natalegawa, beralamat di Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta;
4. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta;
5. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar, beralamat di Jl. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta;
6. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Moh. Jumhur Hidayat, beralamat di Jl. Jendral MT Haryono Kav. 52 Jakarta;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, beralamat di Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat;

1. Meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990;
2. Melakukan revisi Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terdapat dalam Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya tahun 1990;
3. Mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang di dalamnya memuat pengakuan Pekerja Rumah Tangga sebagai pekerja serta menjamin situasi dan kondisi kerja yang layak PRT  yang mengacu pada prinsip-prinsip HAM dan standar ketenagakerjaaan sebagai berikut :
   

1. Adanya batasan jam kerja maksimal 40 jam perminggu dengan maksimal 8 jam per hari;

2. Adanya batasan jenis dan tugas pekerjaan yang dikerjakan;

3. Hak atas waktu istirahat di antara jam kerja;

4. Hak atas libur mingguan;

5. Hak atas cuti haid;

6. Hak atas cuti melahirkan Konvensi No. 183 Tahun 2000;

7. Hak cuti tahunan 12 hari pertahun;

8. Hak atas upah minimum dengan mengacu pada upah hidup layak;

9. Hak atas Tunjangan Hari Raya;

10. Hak atas jaminan sosial - Konvensi No. 102 Tahun 1952 yang meliputi: pemeliharaan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, tunjangan kematian, jaminan hari tua, jaminan melahirkan Konvensi No. 183 Tahun 2000 (14 minggu) dan tata caranya pelaksanaannya;

11. Hak atas fasilitas tempat istirahat atau tinggal yang memiliki ventilasi, ruang yang bisa dikunci oleh PRT, tempat penyimpanan barang pribadi, akses ke kamar mandi, akses berkomunikasi dan akses keselamatan;

12. Hak atas fasilitas makanan yang bergizi, dengan frekuensi 3 (tiga) kali sehari, dan menghormati adat budaya serta agama dan kepercayaan PRT;

13. Hak atas kebebasan bersosialisasi, berorganisasi dan berserikat – Konvensi ILO No. 87;

14. Hak atas beribadah, mengembangkan diri;

15. Penghapusan Pekerja Rumah Tangga Anak;

16. Adanya Standar Perjanjian Kerja.

4. Memilih bentuk konvensi disertai dengan rekomendasi sebagai instrumen hukum internasional untuk perlindungan pekerja rumah tangga dalam Konferensi Perburuhan Internasional tahun 2011.