Gandeng FPI, Pemprov DKI Dinilai Bersekutu dengan Kekerasan
Sabtu, 07 Agustus 2010 17:44
tommy
Gandeng FPI, Pemprov DKI Dinilai
Bersekutu dengan Kekerasan
Andi Saputra - detikNews
Jakarta - LBH Jakarta mengecam rencana Pemprov DKI menggandeng Front Pembela Islam (FPI) untuk mengawasi tempat hiburan malam. Mereka menilai FPI sebagai biang kekerasan.
"Dengan menggandeng FPI, Foke telah memilih bersekutu dan mendukung kekerasan. Ini kontras dengan sikap Foke terhadap masyarakat sipil, yang selama ini cenderung tutup kuping dan sulit untuk menerima masukan dan kritik," kata Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Diponegoro 74 Jakarta, Jumat, (5/8/2010).
Dalam catatan LBH Jakarta, selama FPI berdiri sedikitnya telah terjadi 99 kekerasan. Seperti penyerangan ke Komnas HAM pada 23 Juni 2000, penyerangan terhadap acara kontes waria di Diskotik Stardust Sarinah pada 25 Juni 2005 dan penurunan paksa patung 3 mojang di Bekasi pada 25 Mei 2010.
"Untuk menegakkan Perda, Pemda tidak boleh tunduk atas tekanan pihak manapun dan sebagai penegak hukum, PNS atau Satpol PP harus independen dan menjunjung tinggi hukum," terang Nurkholis.
Lebih lanjut Nurkholish mengatakan, FPI akan membuat penegakan Perda menjadi bias, karena ormas itu bergerak dengan brutal. FPI juga kadangkala melakukan ancaman terhadap warga, penangkapan dan penghancuran barang di lokasi.
"Intervensi FPI akan membuat penegakkan Perda cenderung bias dan sewenang-wenang karena aparat tunduk bukan pada prosedur hukum melainkan pada tekanan," tutup Nurkholis.
Sebelumnya diberitakan, Satpol PP Pemprov DKI akan menggandeng ormas untuk mengawasi THM saat bulan Ramadan nanti. Salah satu ormas yang digandeng adalah FPI.
"Kita akan libatkan ormas untuk mengawasi tempat hiburan malam sesuai dengan perda. Kita sudah melakukan komunikasi dengan FPI dan akan melakukan komunikasi dengan ormas lainnya," ujar Kasatpol PP DKI Effendi Anas saat dihubungi detikcom, pada Selasa (3/8/2010) lalu.
(asp/gun)
"Dengan menggandeng FPI, Foke telah memilih bersekutu dan mendukung kekerasan. Ini kontras dengan sikap Foke terhadap masyarakat sipil, yang selama ini cenderung tutup kuping dan sulit untuk menerima masukan dan kritik," kata Direktur LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Diponegoro 74 Jakarta, Jumat, (5/8/2010).
Dalam catatan LBH Jakarta, selama FPI berdiri sedikitnya telah terjadi 99 kekerasan. Seperti penyerangan ke Komnas HAM pada 23 Juni 2000, penyerangan terhadap acara kontes waria di Diskotik Stardust Sarinah pada 25 Juni 2005 dan penurunan paksa patung 3 mojang di Bekasi pada 25 Mei 2010.
"Untuk menegakkan Perda, Pemda tidak boleh tunduk atas tekanan pihak manapun dan sebagai penegak hukum, PNS atau Satpol PP harus independen dan menjunjung tinggi hukum," terang Nurkholis.
Lebih lanjut Nurkholish mengatakan, FPI akan membuat penegakan Perda menjadi bias, karena ormas itu bergerak dengan brutal. FPI juga kadangkala melakukan ancaman terhadap warga, penangkapan dan penghancuran barang di lokasi.
"Intervensi FPI akan membuat penegakkan Perda cenderung bias dan sewenang-wenang karena aparat tunduk bukan pada prosedur hukum melainkan pada tekanan," tutup Nurkholis.
Sebelumnya diberitakan, Satpol PP Pemprov DKI akan menggandeng ormas untuk mengawasi THM saat bulan Ramadan nanti. Salah satu ormas yang digandeng adalah FPI.
"Kita akan libatkan ormas untuk mengawasi tempat hiburan malam sesuai dengan perda. Kita sudah melakukan komunikasi dengan FPI dan akan melakukan komunikasi dengan ormas lainnya," ujar Kasatpol PP DKI Effendi Anas saat dihubungi detikcom, pada Selasa (3/8/2010) lalu.
(asp/gun)
Sumber :http://www.detiknews.com/read/2010/08/06/172405/1415191/10/gandeng-fpi-pemprov-dki-dinilai-bersekutu-dengan-kekerasan
Set as favorite
Bookmark
Email this
Hits: 213
Comments (0)
Subscribe to this comment's feed
Write comment
Popular
- IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA
- Makalah
- Profile LBH Jakarta
- Pengaduan Langsung
- Politik Hukum Perburuhan di Indonesia
- Struktur Organisasi
- Sejarah
- “KRISIS KEUANGAN LBH JAKARTA, RIBUAN ORANG TERANCAM KEHILANGAN HAK ATAS BANTUAN HUKUM"
- Mencari Solusi Untuk Perlindungan Kehidupan Yang Sesungguhnya
- penerbitan
